Batam, Batamnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Gedung DPRD Kota Batam, Selasa, 7 April 2026. Bukan sekadar kunjungan biasa, lembaga antirasuah itu datang dengan pesan tegas: para wakil rakyat jangan lembek dalam mengawasi uang negara.

Sebab, angka yang dihadapi tahun ini sangat besar. APBD 2025 Kota Batam menyentuh Rp1,4 triliun.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo, bicara tanpa basa-basi di hadapan 50 anggota dewan. Ia menyebut DPRD sebagai benteng pertama melawan korupsi. Setiap rupiah, katanya, harus benar-benar sampai ke masyarakat.

Baca juga: Di Batam KPK Peringatkan Pejabat: Hati-Hati Susun Anggaran, Jangan Sampai Kena OTT

“Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tapi potensi risiko,” ujar Agung.

Ia membeberkan dua pos yang paling rawan. Pertama, e-purchasing senilai Rp774 miliar. Kedua, pengadaan langsung sebesar Rp237 miliar.

“Korupsi itu polanya bisa terbaca sejak tahap perencanaan. Jika DPRD jeli dan berani memitigasi sejak awal, rencana jahat bisa gugur sebelum dieksekusi,” tegasnya.

Yang menarik, KPK juga memberi satu pesan penting: jangan merasa sendiri. Jika fungsi pengawasan menemui tekanan atau jalan buntu, para legislator diminta segera menghubungi KPK.

“Jangan sampai fungsi pengawasan DPRD tumpul. Kalau merasa tidak sanggup menghadapi tekanan, silakan hubungi kami. Koordinasi dengan KPK adalah kunci agar celah korupsi tertutup rapat,” kata Agung.

Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Aweng Kurniawan dan seluruh jajaran, menyambut baik arahan itu. Sekretaris DPRD Batam, Ridwan Apandi, turut hadir dalam pertemuan tersebut.

KPK menilai Batam punya posisi strategis sebagai pusat logistik nasional. Karena itu, integritas anggaran di kota ini menjadi taruhan citra Indonesia di mata investor.

Baca juga: KPK Awasi Proyek Strategis Batam: Jangan Sampai Bangunan Ada, Tak Berfungsi

“Batam ini mesin ekonomi. Kalau bocornya ditutup, pendapatan optimal, dan kesejahteraan masyarakat bukan lagi sekadar janji politik, tapi realita,” pungkas Agung.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama. Seluruh pihak berjanji menjaga transparansi dalam siklus anggaran 2026, demi tata kelola pemerintahan yang bersih di Kota Batam.