Batam, Batamnews – Pemerintah tengah membahas langkah mitigasi menyusul kenaikan harga plastik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Lonjakan ini dipicu oleh ketidakpastian pasokan global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah akibat penutupan Selat Hormuz.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengakui bahwa kondisi ini sudah mulai terasa langsung oleh para pelaku UMKM. Keluhan demi keluhan pun mulai berdatangan, terutama terkait naiknya harga plastik untuk kemasan produk.

"Sudah ada aspirasi yang masuk. Kebutuhan plastik untuk bungkus produk memang naik, tapi kami akan siapkan mitigasinya," ujar Maman di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Baca juga: Target Pembangunan Kepri 2027: Turunkan Stunting hingga Perluas Beasiswa, Ini Hasil Musrenbang 2026

Maman menyampaikan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menentukan langkah yang tepat. Namun, ia mengakui bahwa detail kebijakan masih terlalu dini untuk disampaikan sebelum pembahasan teknis selesai.

Kenaikan harga plastik di dalam negeri dilaporkan mencapai 30 hingga 80 persen. Pemicu utamanya adalah gangguan distribusi nafta turunan minyak bumi serta lonjakan harga minyak global. Situasi ini memicu kekhawatiran para pelaku UMKM yang sangat bergantung pada plastik sebagai bahan kemasan produk mereka.

Merespons kondisi tersebut, Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan intervensi pasar. Anggota Komisi VI, Firnando Ganinduto, meminta Kementerian Perdagangan mengambil langkah strategis untuk mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan bahan baku di dalam negeri.

Baca juga: Revitalisasi Underpass Pelita, BP Batam Perkuat Kualitas Infrastruktur Publik

"Pemerintah perlu segera melakukan stabilisasi melalui pengawasan distribusi bahan baku serta penguatan industri petrokimia nasional. Agar ketergantungan terhadap pasokan global bisa dikurangi," tegasnya.