Tanjungpinang, Batamnews – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri Tahun 2026 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin, 6 April 2026.

Kegiatan ini digelar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Musrenbang bertujuan menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah. Selain itu, acara ini juga untuk menyerap aspirasi para pemangku kepentingan serta merumuskan program prioritas yang adaptif terhadap dinamika global dan kebutuhan daerah.

Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad dalam sambutannya menekankan pentingnya arah pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Baca juga: Revitalisasi Underpass Pelita, BP Batam Perkuat Kualitas Infrastruktur Publik

"Tema dan prioritas RKPD 2027 harus menjadi arah nyata pembangunan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Ansar.

Di bidang pendidikan, Ansar menyampaikan komitmen pemerintah untuk memperluas akses dan kualitas layanan.

"Kami akan memperluas beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu, memperkuat pendidikan vokasi, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik," katanya.

Pada sektor kesehatan, ia menegaskan peningkatan layanan akan terus dilakukan.

"Program beasiswa kedokteran, jaminan kesehatan daerah, dan peningkatan fasilitas rumah sakit akan terus kami dorong," jelas Ansar.

Di sektor ekonomi, fokus diarahkan pada penguatan pelaku usaha dan sektor produktif. "Kami akan melanjutkan subsidi margin bunga nol persen, memperkuat UMKM, serta memberikan dukungan bagi petani dan nelayan," katanya.

Sementara di bidang infrastruktur, pemerintah berkomitmen meningkatkan konektivitas dan layanan dasar. 

"Pembangunan konektivitas antarwilayah, program listrik desa 'Kepri Terang', penyediaan air bersih, dan penanganan kawasan permukiman akan terus dilanjutkan," ungkapnya.

Ansar juga menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat. "Kami memberikan perhatian pada jaminan ketenagakerjaan bagi nelayan, petani, dan pekerja informal, serta insentif bagi perangkat desa dan kader masyarakat," tambahnya.

Gubernur turut menyampaikan sejumlah capaian pembangunan daerah. "Alhamdulillah, prevalensi stunting kita turun menjadi 15 persen, dan cakupan JKN telah mencapai 98,43 persen, sehingga kita meraih penghargaan UHC kategori Pratama," ujarnya.

Di sektor budaya, Ansar menegaskan komitmen pelestarian sejarah dan identitas daerah. "Revitalisasi Pulau Penyengat sebagai pusat sejarah bahasa Melayu akan terus kita lanjutkan, termasuk pembangunan museum dan monumen bahasa nasional," katanya.

Menutup sambutannya, gubernur mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi aktif. "Saya berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan demi mewujudkan Kepulauan Riau yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan," pungkasnya.

Dalam sambutannya secara virtual, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan Provinsi Kepri yang dinilai menunjukkan kinerja impresif di tingkat nasional.

Ia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2025 mencapai 7,89 persen, menempatkannya di peringkat keempat nasional, dengan inflasi tetap terkendali di angka 3,54 persen. Bahkan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 17,36 persen.

Bima juga menyoroti tren positif penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 7,07 persen pada 2020 menjadi 4,85 persen pada 2025. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri tercatat sebesar 80,53, termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Dari sisi fiskal, menurut Bima, Kepri memiliki kapasitas kuat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi dibandingkan transfer dari pemerintah pusat. Namun ia mengingatkan agar pemda mengoptimalkan realisasi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Bima mengingatkan tantangan ke depan tidak ringan, terutama akibat dinamika global seperti ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, serta potensi kenaikan harga energi yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi daerah.

Ia menekankan pentingnya kontribusi daerah, termasuk Kepri, dalam mendukung target nasional keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Empat kunci utama menuju negara maju, yakni konsistensi visi pembangunan, kemandirian ekonomi, kepemimpinan efektif, serta kolaborasi dan inovasi.

Bima juga menyinggung pentingnya kesinambungan kebijakan antara pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo Subianto, khususnya dalam program hilirisasi dan pembangunan infrastruktur yang kini diperkuat dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam arahannya, Bima menekankan penguatan implementasi program prioritas nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemda diminta memastikan tata kelola program berjalan optimal, mulai dari rantai pasok, pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat seperti pelajar, ibu hamil, dan balita.

Selain itu, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih turut menjadi perhatian sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal yang terintegrasi dengan program MBG, terutama dalam penyediaan bahan pangan.

Menutup sambutannya, Bima Arya menegaskan bahwa Musrenbang tidak boleh menjadi sekadar agenda formalitas. 

Baca juga: Jalur Sei Ladi Kembali Dibuka, Warga Batam Bisa Kembali Nikmati Jalanan Adem

"Perencanaan pembangunan harus selaras antara pusat dan daerah, serta membuka ruang inovasi agar mampu menjawab tantangan ke depan," pungkasnya.

Di akhir acara, Pemprov Kepri menyerahkan penghargaan kepada kabupaten/kota se-Kepri atas capaian kinerja dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun ukur 2025 sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Musrenbang ini turut dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, Anggota DPD RI H. Dharma Setiawan, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Ketua DPRD Provinsi Kepri Iman Sutiwan beserta pimpinan dan anggota, Gubernur Kepri Periode 2016–2021 Nurdin Basirun, Ketua TP PKK Provinsi Kepri sekaligus Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN Bonivasius Prasetya, FKPD Provinsi Kepri, para bupati/wali kota se-Kepri, instansi vertikal, pimpinan perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat.