Singapura, Batamnews - Konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran disebut berpotensi memicu gelombang inflasi baru di Singapura. Menyikapi hal ini, Partai Progress Singapura (PSP) mengusulkan kebijakan fleksibel seperti kerja dari rumah (WFH) dan pengurangan jam kerja mingguan.

Dalam unggahan Facebook-nya pada Minggu, 16 Maret 2026 kemarin, PSP menyoroti gangguan pada jalur pelayaran dan penerbangan imbas konflik yang dapat mendongkrak harga energi global. Jika berlangsung lama, situasi ini disebut bisa memicu inflasi baru di Singapura.

“Pemerintah mungkin perlu melihat lebih jauh dari sekadar bantuan seperti voucher CDC atau bantuan tunai jika inflasi terus berlanjut,” tulis partai oposisi tersebut.

Baca juga: Targetkan Ribuan Titik, Militer Israel Pastikan Gempur Iran Hingga April

Sebagai solusi jangka panjang, PSP mengusulkan pengurangan konsumsi energi nasional melalui kebijakan yang mendorong WFH dan penerapan minggu kerja yang lebih pendek. Partai itu merujuk pada lang serupa yang disebut telah diterapkan Thailand dan Filipina dalam merespons dampak konflik Iran.

Selain itu, PSP juga merekomendasikan adanya pedoman nasional terkait kenaikan sewa untuk membantu meringankan biaya operasional bisnis. Dalam pernyataannya, partai tersebut juga menyampaikan simpati kepada warga sipil yang terdampak konflik di Timur Tengah.

Usulan ini langsung memicu perdebatan setelah diunggah ulang oleh seorang warganet di forum Singapure Reddit. Sejumlah warganet mendukung ide tersebut. Menurut mereka, WFH dapat menghemat biaya transportasi, terutama jika harga bahan bakar minyak melonjak.

Namun, tak sedikit pula yang meragukan efektivitasnya. Kekhawatiran utama adalah bahwa WFH hanya akan memindahkan beban konsumsi listrik dari kantor ke rumah masing-masing karyawan. Alih-alih menghemat energi nasional, kebijakan ini justru dikhawatirkan meningkatkan tagihan listrik rumah tangga.

Baca juga: Konflik dengan AS–Israel Memanas, Mojtaba Khamenei Resmi Jadi Pemimpin Tertinggi Iran

“Tempat kerja saya malah memaksa masuk kantor padahal ruang kerjanya terbatas,” ujar seorang warganet, meragukan kemauan pengusaha untuk menerapkan kebijakan serupa.

Menariknya, dalam diskusi yang ramai tersebut, hanya sedikit warganet yang menyoroti usulan pengurangan jam kerja atau minggu kerja pendek yang juga digagas oleh PSP.