Batam, Batamnews — Satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra dinilai masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.

Elemen masyarakat sipil dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Batam Bersuara secara tegas menagih janji politik pasangan tersebut, mulai dari persoalan air bersih, pengelolaan sampah, hingga isu lingkungan yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan.

Kritik tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di depan Gedung Pemerintah Kota Batam, Selasa (10/3/2026). Forum memanfaatkan momentum satu tahun pemerintahan sejak pelantikan pada 20 Februari 2025 untuk mengevaluasi kinerja pimpinan daerah yang juga menjabat secara ex officio sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam.

Menurut forum tersebut, pembangunan di Batam saat ini memperlihatkan sebuah paradoks. Di satu sisi pemerintah kerap menonjolkan capaian investasi yang disebut mencapai Rp69,3 triliun serta berbagai penghargaan yang diraih. Namun di sisi lain, berbagai keluhan masyarakat di tingkat akar rumput dinilai belum tertangani dengan baik.

Pengangguran Tinggi dan Aplikasi yang Belum Bisa Diakses

Salah satu sorotan utama adalah tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Batam yang berada di angka 7,68 persen. Angka ini dinilai jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 4,02 persen.

Forum juga menyoroti Program Manajemen Talenta Batam (MANTAB) yang diluncurkan pada 8 Desember 2025 sebagai upaya menjembatani pencari kerja dengan dunia industri. Program tersebut dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Bahkan, forum menyebut aplikasi tersebut hingga kini belum dapat diakses publik melalui Play Store maupun Google Store.

Masalah Sampah dan Air Bersih Kembali Disorot

Di sektor pelayanan publik dasar, pemerintah juga dinilai belum memiliki konsep pengelolaan sampah yang komprehensif. Keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dipadukan dengan lemahnya regulasi disebut membuat persoalan sampah terus berlarut dan mengganggu kenyamanan kota.

Selain itu, janji penuntasan krisis air bersih yang sempat digaungkan saat masa pencalonan kepala daerah juga kembali dipertanyakan. Selama satu tahun pemerintahan berjalan, forum mengaku belum melihat perubahan signifikan dalam penyelesaian masalah tersebut.

Forum juga menilai pemerintah terlalu pasif dan cenderung menunggu dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal sektor air bersih di Batam disebut mampu menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp400 hingga Rp500 miliar per tahun dari mitra operasional Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan (BU SPAM) BP Batam.

Isu Lingkungan dan Tuntutan Transparansi

Kerusakan lingkungan juga menjadi sorotan serius dalam evaluasi tersebut. Insiden kebakaran hutan di kawasan Mata Kucing yang berlangsung hingga lima hari serta banjir yang kerap terjadi saat hujan deras disebut sebagai indikator lemahnya mitigasi lingkungan.

Forum juga mempertanyakan tindak lanjut pemerintah setelah melakukan inspeksi mendadak di sejumlah lokasi yang bermasalah.

Beberapa isu yang diminta penjelasannya antara lain dugaan penimbunan sungai di Permata Baloi, alih fungsi lahan ilegal di Tanjung Sengkuang, reklamasi ilegal di Teluk Tering, serta aktivitas potong-timbun (cut and fill) di kawasan Bukit Maranata dan Botania.

Koordinator lapangan aksi, Andre Sena, mendesak pemerintah agar membuka secara transparan data hasil tindak lanjut dari berbagai temuan tersebut.

“Sampaikan yang sebenarnya. Janji-janji politik itu yang kami tagih. Jangan sampai semuanya hanya menjadi omong kosong,” tegas Andre.

Mahasiswa tersebut juga menyinggung adanya indikasi intervensi aparat terhadap aktivitas para aktivis di Batam yang tengah menggunakan hak demokrasinya untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Terkait aktivitas cut and fill yang diduga ilegal, Andre mengkritik sikap Pemerintah Kota dan BP Batam yang terkesan sangat lemah, sehingga berakibat pada hilangnya sekitar 20 hektare kawasan hutan di Batam.

“Semua aktivitas cut and fill yang diduga kuat ilegal tidak ada laporan progresnya seperti apa. Jangan sampai pemerintah juga bisa diduga ikut bermain dengan oknum-oknum ini,” tambahnya memberi peringatan.

Mengingat saat ini umat Islam tengah menjalankan ibadah puasa, Andre menegaskan pihaknya menahan diri untuk tidak melakukan mobilisasi massa secara besar-besaran. Namun, ia memastikan bahwa aksi demonstrasi lanjutan akan digelar di depan Kantor BP Batam dan Pemerintah Kota Batam seusai Hari Raya Idulfitri mendatang.