Batam, Batamnews – Membangun kota sebesar Batam ternyata butuh biaya yang tidak sedikit. Di tengah banyaknya usulan pembangunan dari masyarakat, Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengingatkan pentingnya menyusun skala prioritas. Hal ini karena adanya "jurang" yang cukup lebar antara kebutuhan warga dengan ketersediaan anggaran daerah.

Pesan ini disampaikan Amsakar saat berdialog dengan warga dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Batuampar di Sentosa Seafood Batam, Kamis (29/1/2026). Ia sangat mengapresiasi semangat warga dan tokoh masyarakat yang kompak mengawal usulan pembangunan sejak dari level terbawah.

Amsakar berterus terang mengenai kondisi kantong APBD Batam saat ini. Menurutnya, tidak semua usulan bisa langsung dieksekusi karena keterbatasan dana.

“Total kebutuhan pembangunan Batam mencapai sekitar Rp9 triliun, sementara kemampuan APBD kita berada di angka Rp4,29 triliun. Artinya, ada selisih yang harus kita kelola dengan bijak melalui penentuan skala prioritas,” ujar Amsakar.

Meski harus "ikat pinggang" soal anggaran, kabar baiknya ekonomi Batam sedang dalam performa terbaik. Sepanjang 2025, ekonomi Batam tumbuh 6,6 persen dan diprediksi melesat ke angka 7 persen tahun ini. Investasi pun meledak hingga Rp69,3 triliun, jauh melampaui target. Dampak positifnya terasa langsung ke warga; angka kemiskinan turun dan angka pengangguran pun terus berkurang.

Prestasi ini pun menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam di posisi tertinggi se-Kepulauan Riau. Amsakar menegaskan bahwa capaian ini adalah hasil gotong royong semua pihak.

“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama. Ada sinergi Pemko Batam, DPRD, Forkopimda, serta dukungan dunia usaha yang bahkan menyumbang sekitar Rp150 miliar untuk pembangunan sekolah rakyat. Ini menjadi modal besar bagi Batam untuk melangkah lebih maju,” katanya.

Namun, Amsakar juga tidak menutup mata pada keluhan harian warga, terutama soal sampah, air bersih, dan banjir. Terkait masalah sampah di TPA Punggur yang sempat viral karena antrean panjang armada pengangkut, ia menjelaskan adanya kendala teknis akibat penutupan salah satu zona oleh pemerintah pusat.

“Pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan secara instan. Kendaraan harus mengantre hingga empat jam untuk mencapai lokasi penimbunan dengan ketinggian tumpukan mencapai 20 meter. Alhamdulillah, kondisi ini mulai terurai berkat kolaborasi berbagai pihak,” jelasnya.

Untuk masalah air bersih, Pemko Batam kini tengah fokus memperbaiki layanan di 18 kawasan yang masih sulit air (stres air). Selain itu, proyek normalisasi drainase dan pengadaan pompa terus digeber agar titik banjir di wilayah perkotaan bisa berkurang secara signifikan.