Batam, Batamnews – Persoalan lahan yang melibatkan warga Seraya Atas dengan sebuah perusahaan akhirnya dibawa ke meja legislatif. Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Rabu (28/1/2026) untuk memediasi sengketa yang tengah terjadi.

Rapat yang dipimpin oleh anggota Komisi I DPRD Batam, Muhammad Fadli, SH, ini menjadi wadah bagi kedua belah pihak untuk duduk satu meja. Dalam suasana dialog tersebut, perwakilan warga maupun pihak perusahaan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan pandangan, kronologi, hingga keluhan mereka masing-masing.

Muhammad Fadli menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai upaya DPRD dalam memfasilitasi dialog yang terbuka dan transparan. Harapannya, sengketa yang sudah berlangsung ini bisa segera menemukan titik temu yang adil.

“Komisi I berkomitmen untuk memfasilitasi komunikasi antara warga dan perusahaan. Harapannya, dari pertemuan ini dapat ditemukan solusi terbaik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Fadli.

Ia juga menegaskan bahwa peran DPRD tidak berhenti di ruang rapat saja. Komisi I akan terus memantau perkembangan penyelesaian masalah ini di lapangan. Bahkan, jika solusi belum juga tercapai, pihak legislatif menyatakan kesiapannya untuk kembali menggelar pertemuan lanjutan.

Melalui RDPU ini, diharapkan tercipta penyelesaian yang konstruktif dan menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus menjaga situasi tetap aman dan kondusif bagi masyarakat di kawasan Seraya Atas.