Batam, Batamnews – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, membawa napas baru dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tak hanya mengandalkan bantuan sosial, Kementerian Sosial kini tengah memacu program "Sekolah Rakyat"—sebuah model pendidikan berasrama (boarding school) yang dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Program ini menyasar mereka yang putus sekolah atau berisiko berhenti sekolah, terutama yang tinggal di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Tujuannya jelas: memastikan anak-anak bangsa tetap mendapatkan hak pendidikan meski di tengah keterbatasan ekonomi.

"Fokus kita adalah memastikan setiap anak bangsa mendapatkan haknya dan keluarga miskin mendapatkan perlindungan yang tepat," tegas Gus Ipul.

Hingga tahun ajaran 2025-2026, tercatat sudah ada 166 Sekolah Rakyat yang beroperasi dengan memanfaatkan gedung-gedung pemerintah. Namun, pemerintah tidak berhenti di sana. Lewat dana APBN, ditargetkan sedikitnya 100 gedung permanen akan dibangun setiap tahunnya. Ambisi besarnya adalah mewujudkan satu sekolah rakyat di setiap kabupaten dan kota di Indonesia.

Bukan Sekolah Biasa

Sekolah Rakyat ini dirancang dengan standar kualitas yang serius. Gurunya tidak sembarangan; mereka diseleksi ketat bersama Kemendikdasmen dan wajib memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kapasitas tiap sekolah pun dibuat proporsional, mampu menampung 50 hingga 200 siswa agar pembelajaran tetap efektif.

Tak hanya soal teori, kurikulumnya pun menyesuaikan kebutuhan zaman. Di wilayah industri seperti Batam, misalnya, diberlakukan konsep link and match. Artinya, kurikulum disinergikan dengan kebutuhan industri setempat agar setelah lulus SMA, para siswa bisa langsung terserap di dunia kerja.

Kolaborasi Lintas Sektor

Jejak Sekolah Rakyat kini sudah merambah berbagai titik, mulai dari Anambas, Natuna, Tanjungpinang, Maluku, Sidrap, hingga tiga lokasi di Papua. Keberhasilan ini merupakan hasil keroyokan lintas kementerian, termasuk keterlibatan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Gus Ipul menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan kini berpijak pada tiga pilar utama: proses pendidikan, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan.

Meski sempat muncul keraguan mengenai keberlanjutan program ini, Gus Ipul tetap optimis. Menurutnya, jika masyarakat sudah merasakan langsung manfaatnya, program ini akan menjadi kebutuhan yang terus berlanjut.

"Kami yakin jika manfaatnya sudah dirasakan masyarakat, program ini akan terus berlanjut di masa depan," pungkasnya.