Batam, Batamnews – Selama ini, masalah bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran seringkali memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Menjawab persoalan klasik ini, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, membawa kabar baik sekaligus perubahan besar dalam sistem distribusi bantuan pemerintah.

Pemerintah resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sasaran Ekonomi Nasional (DTSEN). Aturan ini menjadi senjata baru pemerintah agar bansos benar-benar jatuh ke tangan yang berhak.

Gus Ipul menegaskan bahwa pembenahan data kini menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Nantinya, tidak ada lagi data yang berbeda antarinstansi. Semuanya akan dikelola secara terpusat oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kita menuju data tunggal yang tepat. Pengelolanya adalah BPS, dan pemerintah daerah bertugas melakukan pemutakhiran di lapangan. Sesuai arahan Presiden, data ini akan diperbarui setiap tiga bulan sekali,” ujar Gus Ipul saat memberikan keterangan di Batam.

Perubahan ini membawa dampak nyata. Status penerima bantuan seperti PKH atau BPNT kini menjadi lebih dinamis. Artinya, posisi penerima bisa berubah dengan cepat sesuai kondisi ekonomi terbarunya.

“Bisa jadi seseorang dapat bantuan di awal tahun, tapi tiga bulan kemudian sudah dianggap mampu dan tidak lagi masuk kriteria. Semua tergantung hasil verifikasi berkala,” tambahnya. Masyarakat juga diajak aktif mengawal lewat aplikasi Cek Bansos atau call center jika menemukan kejanggalan.

Selain membenahi data, Kementerian Sosial juga tancap gas lewat program Sekolah Rakyat. Ini adalah model sekolah berasrama (boarding school) yang dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu dan mereka yang putus sekolah, terutama di wilayah pelosok atau daerah 3T.

Hingga saat ini, sudah ada 166 sekolah yang beroperasi mulai dari Natuna, Anambas, hingga Papua. Pemerintah bahkan menargetkan membangun minimal 100 gedung sekolah baru setiap tahunnya melalui dana APBN.

Menariknya, kurikulum di Sekolah Rakyat ini tidak sembarangan. Di kota industri seperti Batam, sekolah akan disinergikan dengan kebutuhan pabrik atau industri setempat (link and match). Tujuannya jelas: begitu lulus SMA, mereka punya keahlian dan bisa langsung diserap dunia kerja.

“Fokus kita adalah memastikan setiap anak bangsa mendapatkan haknya. Kemiskinan harus diputus lewat tiga pilar: Pendidikan, Perlindungan Sosial, dan Pemberdayaan,” tegas Gus Ipul.

Meski sempat ada nada skeptis soal keberlanjutan program ini, Gus Ipul optimistis bahwa jika manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh rakyat, program ini akan menjadi fondasi kuat bagi kesejahteraan Indonesia di masa depan.