Batam, Batamnews – Sejumlah warga Pulau Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam, Kepulauan Riau, dikejutkan oleh temuan data yang menunjukkan nama mereka tercatat sebagai penerima berbagai program bantuan sosial (bansos) pemerintah.

Ironisnya, selama bertahun-tahun mereka mengaku tak pernah menerima bantuan tersebut secara utuh, bahkan tidak memegang kartu penerima manfaat.

Fakta ini terungkap setelah warga secara mandiri melakukan pengecekan data di kantor kecamatan. Dari hasil penelusuran itu, nama mereka tercatat aktif sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga BLT Kesra. Lebih mengejutkan lagi, dalam sistem tercatat adanya penarikan dana yang dilakukan secara rutin.

Salah satu warga, Zam Jibar, mengaku terpukul saat mengetahui statusnya sebagai penerima bansos. Selama ini, ia tidak pernah memegang kartu PKH maupun buku rekening atas namanya sendiri.

“Kami baru tahu setelah cek ke kantor camat. Di data jelas tertulis kami penerima manfaat, bahkan uangnya tercatat selalu ditarik. Tapi kenyataannya, kami tidak pernah pegang kartu atau terima uang itu secara penuh,” ujar Zam.

Zam menduga kuat kartu bantuan tersebut selama ini dikuasai oleh agen penyalur. Warga, kata dia, hanya menerima sejumlah uang tunai tanpa penjelasan rinci mengenai besaran bantuan yang seharusnya diterima.

“Kalau ditanya soal kartu atau jumlah bantuan sebenarnya, agennya malah marah-marah,” tambahnya.

Keluhan serupa disampaikan Siti Aisyah. Ia menyoroti penyaluran bantuan beras Bulog yang dinilai tidak sesuai data. Menurutnya, warga baru mengetahui adanya selisih penerima setelah melakukan protes di kantor lurah.

“Di data kelurahan tercatat ada 305 penerima bantuan beras Bulog. Tapi yang dibagikan hanya ke 135 orang. Kami baru tahu setelah ribut di kantor lurah dan minta datanya dibuka,” ungkap Aisyah.

Merasa hak mereka dirampas selama bertahun-tahun, puluhan warga akhirnya melaporkan dugaan penyelewengan bansos tersebut ke Polsek Bulang. Sekitar pukul 09.00 WIB, warga mendatangi kantor polisi untuk melaporkan agen penyalur bantuan atas dugaan ketidaktransparanan dan penyalahgunaan dana.

Warga mendesak aparat kepolisian melakukan audit menyeluruh terhadap agen BRILink maupun Rumah Pangan Keluarga (RPK) yang selama ini mengelola penyaluran bansos di wilayah mereka.

“Kami minta polisi bertindak tegas. Ini hak warga miskin yang seharusnya dilindungi, bukan malah dirampas bertahun-tahun,” tegas Aisyah.

Sementara itu, Lurah Bulang Lintang, M. Irwan, mengaku terkejut saat mengetahui adanya data pencairan PKH milik warga yang tercatat aktif sejak 2014, namun warga mengaku tak pernah memegang kartu penerima.

“Kalau benar ada warga yang tidak pegang kartu dan hanya menerima uang tunai, itu sudah jadi keluhan serius. Aturannya jelas, kartu KPM wajib dipegang langsung oleh penerima,” kata Irwan.

Meski demikian, Irwan menegaskan bahwa kewenangan pendataan dan evaluasi PKH maupun BPNT berada di bawah Dinas Sosial dan pendamping sosial, bukan pihak kelurahan.

“Kami berharap segera dilakukan verifikasi menyeluruh. Kalau memang ada penyalahgunaan, harus ditindak supaya hak warga yang benar-benar membutuhkan tidak lagi dirugikan,” tutupnya.