Bintan, Batamnews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan menggelar penandatanganan Pakta Integritas dan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026 kepada seluruh perangkat daerahnya, hari ini. 

Acara yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Bandar Seri Bentan itu menjadi penanda dimulainya pengelolaan keuangan daerah untuk tahun depan.

Bupati Bintan, Roby Kurniawan, dengan tegas menyatakan bahwa acara ini lebih dari sekadar ritual administrasi. “Ini adalah bentuk komitmen dan tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Baca juga: Istri Lurah Batam Diduga Tipu Warga Rp85 Juta Modus Tiket Ferry Murah ke Singapura
 
Ia menekankan bahwa anggaran harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang langsung dirasakan masyarakat.

Komitmen itu akan diuji dalam kondisi anggaran yang tidak longgar. Bupati Roby mengungkapkan, APBD Kabupaten Bintan untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp1,057 triliun. 

Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, terutama karena berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Situasi ini memaksa semua satuan kerja untuk lebih cermat.

“Saya minta seluruh perangkat daerah lebih bijak dan disiplin. Kurangi belanja tidak prioritas, fokus pada program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” pesan Bupati Roby.

Selain penyerahan DPA, agenda hari ini juga mencakup transformasi kelembagaan BUMD setempat. Dilakukan penandatanganan akta pendirian PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bintan, sekaligus pengalihan hak dan kewajiban dari bentuk badan hukum lama, Perumda BPR Bintan. 

Langkah ini, menurut Bupati, bertujuan memperkuat tata kelola dan peran lembaga tersebut dalam mendukung ekonomi daerah, khususnya UMKM.

Di akhir sambutannya, Bupati Roby kembali mengingatkan para kepala daerah. Pengelolaan anggaran harus disiplin, teliti, efisien, dan efektif. Transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapan menjadi keharusan.

Baca juga: Bulog Siapkan 4.000 Ton Beras Premium Antisipasi Kelangkaan di Batam

“Pakta integritas yang kita tanda tangani hari ini adalah wujud kesanggupan kita untuk mencegah korupsi dan menjalankan amanah dengan jujur. Tidak boleh ada ruang untuk KKN,” tegasnya.

Dengan langkah ini, Pemkab Bintan berharap seluruh jajarannya bersinergi menjalankan program prioritas. Targetnya, APBD 2026 yang lebih ketat itu tetap dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bintan.