Batam, Batamnews - Kontainer-kontainer itu berjejer rapi di pelabuhan. Dari luar, tak ada yang tampak mencurigakan. Besi baja tertutup rapat, segel masih utuh. Namun di dalamnya tersimpan ancaman senyap: limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang kini jumlahnya mencapai 856 kontainer. 

Bagi Osman Hasyim, ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan bom waktu bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan Batam.

“Ini bukan cerita baru. Tapi kali ini skalanya mengkhawatirkan,” ujar Osman kepada Batamnews. 

Ia menyebut, sejak lama Batam menjadi pintu masuk limbah industri impor. Tahun 2025 saja, kata dia, BP Batam diduga telah mengeluarkan sekitar 4.800 rekomendasi kuota impor kontainer. Jumlah itu belum termasuk ribuan kontainer yang masuk sejak 2017.

Baca juga: Perusahaan Limbah B3 PT Logam Internasional Jaya Terbakar, Api Muncul dari Tumpukan Limbah Baterai dan Tabung Freon

Yang kini terungkap ke publik baru sebagian kecil. Dari ribuan kontainer tersebut, 856 unit berhasil dicegah karena terindikasi kuat berisi limbah B3. Ironisnya, pencegahan itu justru membuka masalah baru: Batam tidak siap mengelolanya.

Kontainer-kontainer itu tak bisa keluar dari pelabuhan. Tak bisa dipindahkan. Apalagi diproses. Alasannya sederhana sekaligus fatal: Batam belum memiliki fasilitas pengolahan limbah B3 yang memenuhi standar. Tidak ada insinerator berteknologi tinggi. 

Tidak tersedia fasilitas pengolahan air limbah berbahaya. Sistem 3R (reuse, recycle, recovery) khusus limbah industri pun belum ada.

Forum Masyarakat Peduli Batam Maju (FMPBM) menyebut kondisi ini sebagai kegagalan perencanaan. 

“Tanpa pabrik pengolahan limbah B3, 856 kontainer itu akan terus tertahan. Risikonya bukan hanya sanksi administratif, tapi juga pidana, termasuk bagi pihak-pihak yang memberi izin impor,” kata perwakilan forum tersebut.

Batam selama ini dipromosikan sebagai kawasan industri modern—etalase manufaktur dan logistik Indonesia. Investasi datang dengan janji lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik geliat itu, persoalan limbah berbahaya seolah diletakkan di pinggir meja.

“Industri selalu menghasilkan limbah. Tapi Batam tumbuh tanpa kesiapan infrastruktur ekologis,” ujar Osman. 

Ia menyebut situasi ini sebagai paradoks pembangunan: ekonomi digenjot, sementara sistem perlindungan lingkungan tertinggal jauh.

Ancaman yang ditimbulkan bukan sekadar teori. Limbah B3, meski tersimpan di dalam kontainer, memiliki potensi bocor seiring waktu. Korosi akibat udara laut, kelembapan tropis, dan hujan deras dapat merusak kemasan. Risiko paparan menghantui pekerja pelabuhan dan masyarakat di sekitarnya.

Penumpukan ratusan kontainer juga menekan aktivitas logistik. Ruang pelabuhan menyempit, arus barang terganggu, biaya operasional meningkat. Batam, yang digadang sebagai simpul logistik internasional, justru tersandera oleh limbah yang tak bisa ditangani.

Sejumlah pemerhati lingkungan menilai, pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Fasilitas tersebut bukan hanya untuk mengurai krisis hari ini, tapi juga memberi kepastian bagi ribuan industri yang beroperasi di Batam.

Dengan teknologi insinerasi modern dan sistem 3R industri, limbah berbahaya bisa dimusnahkan atau diolah kembali menjadi bernilai ekonomis—praktik yang sudah menjadi standar dalam ekonomi hijau global.

Baca juga: Siapa di Balik Limbah B3 dari Amerika ke Batam?

Masalah 856 kontainer ini, kata Osman, seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah. “Jika kesehatan masyarakat terganggu dan lingkungan tercemar, biaya ekonomi jangka panjangnya jauh lebih besar,” ujarnya.

Kini, sorotan mengarah ke pemerintah dan otoritas kawasan, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup. Pilihannya jelas: mengejar pertumbuhan cepat dengan risiko besar, atau membangun jalur berkelanjutan yang lebih lambat namun aman.

Di pelabuhan Batam, waktu terus berjalan. Kontainer-kontainer itu masih diam. Tapi ancaman di dalamnya tidak pernah benar-benar tidur.