Oleh: Abang Mat

Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. 8:58

Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia. Bagaimanakah sejarah penyatuan seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini dahulunya? Apakah hanya dengan sekedar selembar naskah proklamasi yang ditandatangani Sukarno Hatta langsung membuat seluruh wilayah di Indonesia bersatu? dan merdeka? Atau justru melalui penaklukkan dari satu wilayah ke wilayah lainnya?

Apakah setelah proklamasi 17 Agustus 1945 itu semua wilayah langsung setuju bergabung dengan Indonesia? Tak ada kah pembahasan antara raja dan rakyat terlebih dahulu sebelum memutuskan negaranya bergabung dengan republik Indonesia yang diproklamasikan Sukarno Hatta?

Contohnya kesultanan Jogjakarta yang baru mengumumkan sikap negaranya terhadap republik Indonesia-nya Sukarno Hatta setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan amanat 5 September 1945. Itupun dengan syarat republik Indonesia yang diproklamasikan Sukarno Hatta itu tidak boleh mencampuri semua urusan dalam negeri kesultanan Jogjakarta. Saat republik Indonesia sudah berdaulat.

Itu kenyataan yang terjadi di kesultanan Jogjakarta. Bagaimana dengan di kesultanan-kesultanan lainnya yang tersebar dari Sumatra sampai Maluku? Seperti kesultanan-kesultanan di Sumatra Timur, di Borneo, di Sulawesi, di Sumbawa, di Maluku Utara, dan kerajaan-kerajaan di Bali?

Setelah Amerika Serikat dan sekutunya membebaskan semua wilayah yang dijajah Jepang, otomatis membuat semua raja yang ada di nusantara kembali berkuasa sesuai dengan yurisdiksinya masing-masing. Sultan Siak kembali berkuasa di kesultanannya, begitu juga dengan Sultan Pontianak dan Sultan Brunei yang bertahta di Borneo. 

Meskipun tragedi Pemberontakan Pendatang Komunis 3 Maret 1946 yang di dalangi Tan Malaka sempat memporak-porandakan pemerintahan raja-raja Melayu di Sumatra Timur, tapi pada akhirnya justru setelah itu daerah istimewa Sumatra Timur didirikan dan pada tahun yang sama berubah menjadi negara Sumatra Timur pada tahun 1947. Meskipun tanpa kesultanan Siak Sri Indrapura.

Kenyataan yang terjadi pada saat setelah proklamasi itu adalah negara yang dicita-citakan Sukarno Hatta tidak mampu menegakkan kedaulatannya, di seluruh wilayah yang mereka akui-akui sebagai republik Indonesia. Bahkan sekedar di ibukotanya sendiripun saat itu tentara Jepang masih berkuasa penuh, sampailah dengan kedatangan tentara NICA.

Sejak proklamasi 17 agustus 1945 diumumkan Sukarno Hatta, berbagai konferensi dihadiri oleh semua ketua delegasi setiap wilayah yang kembali berdaulat. Yaitu  Konferensi Malino, Konferensi Bangka, dan Konferensi Denpasar. Melalui semua konferensi ini terciptalah banyak negara baru yang berdiri di bekas Hindia Belanda, salah satunya adalah negara Indonesia Timur yang beribukota di Makassar.

Semua negara yang berdiri di bekas Hindia Belanda saat itu adalah negara yang sah, mampu menegakkan kekuasaannya di wilayahnya. Kecuali republik Indonesia yang diproklamasikan Sukarno Hatta yang tetap tak mampu menegakkan kekuasaannya, bahkan setelah perjanjian Linggarjati. 

Setelah berdirinya banyak negara baru di bekas wilayah Hindia Belanda, sebuah organisasi dibuat pada tahun 1947 untuk mewakili keinginan semua negara baru ini. Organisasi ini bernama Bijenkomst Federal vor Overleg (BFO), yang artinya adalah Majelis Permusyawaratan Federal. Organisasi ini dipimpin Sultan Hamid II yang dipilih oleh semua perwakilan negara-negara yang ada di dalam BFO.

Melalui BFO lah Sultan Hamid II memimpin semua perundingan bersejarah dengan semua negara baru itu. Di antaranya adalah tentang kesepakatan dari semua negara baru untuk bersatu sebagai satu negara baru yang berbentuk federal, dengan nama Republik Indonesia Serikat. 

Selain itu Sultan Hamid II juga mengajak republik Indonesia-nya Sukarno yang dipimpin Mohamed Hatta untuk bergabung menjadi salah satu negara bagian (provinsi) di negara baru yang nantinya dinamakan Republik Indonesia Serikat. Mempertimbangkan karena hanya dengan cara bergabung dengan Republik Indonesia Serikat lah republik Indonesia yang diinginkan bisa terwujud, akhirnya mau tak mau kubu republik Indonesia mengikuti konferensi ini. 

Saat itu di sekitar tahun 1945-1949, semua negara anggota BFO tak terlibat dengan semua usaha perundingan yang dijalani oleh Republik Indonesia-nya Sukarno Hatta, yang harus mengadakan perundingan-perundingan tersendiri dengan Belanda. Di antaranya adalah Perjanjian Rum Royen dan Perjanjian Renville.

Akhirnya setelah Konferensi Inter Indonesia selesai, diadakanlah sebuah konferensi yang paling menentukan dalam sejarah bangsa Indonesia, konferensi itu adalah Konferensi Meja Bundar yang diadakan pada 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. 

Konferensi ini terdiri dari tiga pihak. Dengan satu badan bentukan PBB (UNCI) sebagai saksinya, diwakili oleh Tom Critchley dari Australia. Tiga pihak dalam konferensi ini adalah Kerajaan Belanda yang diwakili Johannes Henricus van Maarseven, Republik Indonesia yang diwakili Mohamed Hatta, dan Bijenkomst Federal vor Overleg yang dipimpin Sultan Hamid II. BFO terdiri dari semua negara baru yang ada di bekas Hindia Belanda, kecuali kesultanan Jogjakarta. Yang menjadi wilayah modalnya Republik Indonesia demi berhak mengikuti konferensi ini.

Dalam konferensi bersejarah ini, terjadi banyak kesepakatan penting yang pada akhirnya membuat cita-cita BFO terwujud, yaitu lahirnya negara Republik Indonesia Serikat. Indonesia lahir dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat sebagai konstitusinya. Konferensi ini diakhiri oleh Ratu Juliana dengan dikumandangkannya lagu Het Wilhelmus dan Indonesia Raya.

...

Malangnya, setelah Republik Indonesia Serikat berdiri menjadi negara berdaulat, pihak Republik Indonesia (salah satu negara bagian di dalam negara Republik Indonesia Serikat) tidak melaksanakan semua janji yang telah disepakati dan dijanjikan dalam Konferensi Meja Bundar. 

Saat itu setelah kembali ke Indonesia, Mohamed Hatta yang merupakan perdana menteri Republik Indonesia langsung menempatkan dirinya sebagai perdana menteri negara Republik Indonesia Serikat. Dan jabatannya di negara bagian republik Indonesia yang beribukota di Jogjakarta diserahkan kepada Mohamed Assat. Dengan kata lain, kubu unitaris telah melakukan penyelewengan kekuasaan dengan membajak pemerintah federal Republik Indonesia Serikat. 

Wilayah asli negara bagian Republik Indonesia di Kesultanan Jogjakarta diberikan (dikembalikan) kepada Kesultanan Jogjakarta (yang sempat kehilangan wilayahnya), yang di kemudian hari membuatnya dijadikan sebagai satu-satunya daerah istimewa di indonesia, pada awalnya. Dengan undang-undang nomor 3 tahun 1950.

Pemakaian nama inti yang sama (Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia, dan Negara Indonesia Timur) sebagai nama negara dan sebagai nama dua negara bagian memang membingungkan banyak orang. Apabila tak betul-betul dipahami.

Saat itu dalam waktu kurang dari setahun, semua negara bagian yang ada di dalam Republik Indonesia Serikat dirampas dan dipaksa bergabung ke negara bagian republik Indonesia. Dengan ancaman senjata. Tindakan inkonstitusional ini bisa dipaksakan karena adanya dukungan penuh dari Tentara Nasional Indonesia. Hanya Andi Aziz dan Maluku Selatan yang sanggup berperang melawan TNI.

Kemudian semua negara bagian itu dileburkan ke dalam negara bagian republik indonesia, yang selanjutnya dari negara bagian republik indonesia yang membesar secara inkonstitusional itulah yang sampai sekarang menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semua ini dilakukan dengan tahap-tahap yang tidak sah, alias illegal. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat juga diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, dan tanpa tahap amandemen terlebih dahulu. Bentuk negara yang tadinya adalah Federal diganti menjadi Kesatuan tanpa proses refrendum dari semua negara bagian yang mendirikan Republik Indonesia Serikat. 

Sultan Hamid II yang berusaha sekuat tenaga mempertahankan negara Republik Indonesia Serikat lewat jalur diplomasi akhirnya di penjara oleh pemerintahan Mohamed Hatta, lewat politik kotor Hamengkubuwono IX yang waktu itu menjabat sebagai menteri pertahanan. Fitnah. 

Negara bagian Republik Indonesia yang dipimpin Hatta bukan saja telah mencuri semua negara bagian yang ada di dalam Republik Indonesia Serikat, tetapi juga telah merobohkan dasar negara perserikatan yang dibuat oleh Sultan Hamid II. Apa yang dilakukan oleh Mohamed Hatta ini didukung oleh Mohamed Natsir lewat mosinya di parlemen. 

Untuk membenarkan tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh kelompok Unitaris Sukarno Hatta ini, kelompok Unitaris memfitnah semua negara yang ada di dalam BFO sebagai negara boneka. Inilah yang dicatat dalam penulisan sejarah bangsa indonesia yang berat sebelah dan tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan cara berfikir amatir yang dipakai kelompok unitaris ini, sebenarnya sama saja dengan mengatakan bahwa saudi dan oman adalah bonekanya inggris.

Dalam banyak penulisan dan pembahasan sejarah bangsa indonesia, BFO sering ditiadakan dan dianggap tidak pernah ada. Padahal saat kita lihat semua tahap yang terjadi dari tahun 1945 sampai tahun 1949, jelaslah bahwa BFO adalah nyawa bangsa indonesia dan tulang punggung dari Konferensi Meja Bundar yang membuat Indonesia menjadi sebuah negara berdaulat

...

Apa jadinya jika BFO dan KMB tak pernah ada?

Jika BFO tak ada maka negara-negara yang ada di dalam Republik Indonesia Serikat tak akan pernah bersatu. Dan jika Konferensi Meja Bundar tak pernah diadakan maka bangsa indonesia tak akan pernah ada sampai sekarang. Dengan kata lain tanpa adanya BFO dan KMB, indonesia (yang dari Sumatra sampai Maluku) tak akan pernah ada sebagai sebuah negara berdaulat.

Dari sisi negara-negara yang ada di BFO, andai dulu Republik Indonesianya sukarno hatta tak mau bergabung ke dalam negara Republik Indonesia Serikat maka negara-negara yang ada di BFO tetap bisa mengadakan Konferensi Meja Bundar dan mendirikan negara Republik Indonesia Serikat yang berdiri sendiri, tanpa negara bagian Republik Indonesia-nya Sukarno Hatta.

Dari sisi Republik Indonesia-nya Sukarno Hatta yang wilayahnya ada di dalam kekuasaan Belanda, belum tentu negara yang mereka cita-citakan bisa terwujud karena Republik Indonesia-nya Sukarno Hatta tak memiliki wilayahnya sendiri. Untuk mendapatkan kembali wilayahnya itu, maka pihak Republik Indonesia-nya Sukarno Hatta harus menang perang terlebih dahulu melawan tentara Belanda. Setidaknya di Jogjakarta.

Jadi pengaruh BFO memang sangat luar biasa dalam membuat Indonesia menjadi sebuah negara berdaulat. Karena sejak awal negara yang dicita-citakan sukarno hatta pada 17 agustus 1945 itu tak pernah mampu menegakkan kedaulatannya di semua wilayah yang mereka aku-akui sebagai Republik Indonesia. Bahkan sekedar di Jakarta pun tidak.

Oleh sebab itu, adalah sebuah dosa besar jika pemerintah pusat indonesia mengingkari kenyataan sejarah ini. Sudah sewajarnya semua jasa BFO diabadikan dalam buku-buku sejarah bangsa indonesia dan semua pemimpinnya dikenang sebagai founding father bangsa indonesia yang sesungguhnya. Terutama Sultan Hamid II yang memimpin semua delegasi dari 15 negara. Melalui hasil diplomasinya lah negara indonesia yang berdaulat bisa terwujud dan lebih cepat diwujudkan.

Tanpa adanya Sultan Hamid II sebagai orang yang mengajak seluruh negara bergabung menjadi satu negara baru dan berdiplomasi kepada pemerintah Kerajaan Belanda, maka kelahiran indonesia bisa jadi lebih lama dari itu. Tapi dengan semua tahap yang telah dipimpin Sultan Hamid II dan adanya pertolongan dari Amerika, maka pada akhirnya tahap kelahiran indonesia menjadi lebih cepat dibandingkan negara-negara lain yang ada di dunia sejak selesainya perang dunia kedua.

Dengan bergabungnya seluruh negara menjadi satu negara baru, akhirnya indonesia lahir sebagai salah satu negara terbesar di dunia dan salah satu negara dengan simpanan kekayaan alam terbesar di dunia. Karena tanpa adanya BFO, apa yang kita ketahui sebagai indonesia hari ini wilayahnya hanyalah sebatas di daerah istimewa jogjakarta. Yang tak bisa merdeka, apabila tak mengikuti Konferensi Meja Bundar.

---

Apa yang terjadi di indonesia pada tahun 1945-1950 adalah peristiwa-peristiwa yang tak bisa dipisahkan dari semua peristiwa yang terjadi setelah perang dunia kedua selesai, karena semua itu adalah dampak dari kekalahan Jepang di Asia. Terima kasih Amerika. 

-----

Penulis adalah pembaca kompas, republika, dan tempo di masa mudanya.