Jakarta, Batamnews - Anggota DPR dari Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyuarakan keprihatinannya tentang kebijakan harga beras yang berbeda-beda untuk setiap wilayah. Menurutnya, kebijakan ini tidak adil dan melanggar amanat konstitusi yang menjamin pangan untuk semua rakyat Indonesia.

Firman mempertanyakan, mengapa beras dengan kualitas yang sama harus dijual dengan harga yang berbeda di daerah yang berbeda? Baginya, ini adalah bentuk diskriminasi harga atas kebutuhan pokok yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

“Kebijakan ini tidak adil,” tegas Firman. 

“Rakyat di daerah lain harus membayar lebih mahal untuk beras yang sama kualitasnya. Ini jelas melenceng dari semangat konstitusi yang mensyaratkan ketersediaan pangan tanpa diskriminasi.”

Baca juga: Dua Rute, Satu Semangat: Gowes Seru Bersama BP Batam

Ia juga membandingkan dengan kebijakan pemerintah untuk komoditas lain. Jika harga BBM, solar, dan pupuk bisa disubsidi sehingga harganya sama di seluruh Indonesia, mengapa hal yang sama tidak bisa diterapkan pada beras?

“Kalau bahan bakar dan pupuk harganya bisa disamakan, mengapa beras yang jadi kebutuhan pokok justru tidak? Di sinilah letak ketidakadilannya. Pemerintah harus mengevaluasi kebijakan ini,” ujarnya.

Firman mengingatkan bahwa harga beras adalah hal yang sangat sensitif. Kenaikan harganya, apalagi karena kebijakan yang diskriminatif, bisa memicu gejolak ekonomi dan masalah sosial yang lebih luas. 

Persoalan pangan, katanya, bukan hanya soal ekonomi, tapi juga menyangkut stabilitas nasional.

“Harga beras itu punya efek berantai. Naik sedikit saja, dampaknya bisa kemana-mana. Karena itu, kebijakannya harus adil dan benar-benar melindungi rakyat,” tegasnya.

Ia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan penetapan harga beras berdasarkan wilayah ini. Baginya, sistem ini justru berpotensi memperlebar kesenjangan dan gagal memenuhi rasa keadilan.

Baca juga: Satgas TPPO Kepri Gencar Tekan PMI Ilegal, Kapolda: Geografis Kepri Rentan Disalahgunakan 

“Pertanyaannya, apakah sistem ini efektif? Jika rakyat di satu daerah harus membeli beras lebih mahal, maka kebijakan ini sudah gagal memenuhi prinsip keadilan,” imbuhnya.

Firman menegaskan bahwa negara punya tanggung jawab untuk memastikan pangan tersedia dengan harga yang wajar dan merata. Kebijakan pangan, menurutnya, harus kembali pada tujuan utamanya: mensejahterakan rakyat, bukan sekadar mengejar efisiensi pasar.

“Keadilan pangan adalah fondasi bangsa. Jangan sampai beras, yang menjadi makanan pokok kita, justru menjadi tanda ketimpangan,” pungkas Firman Soebagyo.