Batam, Batamnews - Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) Kepri terus berupaya keras menekan pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri. 

Dipimpin langsung oleh Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Asep Safrudin, satgas ini bekerja dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, BP2MI, Imigrasi, hingga instansi terkait lainnya.

Asep, yang menjabat sebagai Koordinator Harian Satgas, menjelaskan bahwa Gubernur Kepri bertindak sebagai ketua umum. 

"Kami secara rutin mengevaluasi perkembangan di lapangan," ujarnya.

Baca juga: Digrebek di Pacific dan Hotel Bahari, Dua Bandar Ekstasi Diciduk Polisi

Meski angka TPPO di Kepri cenderung menurun, upaya pengiriman pekerja miggal ilegal masih terjadi. Banyak dari mereka yang memanfaatkan pelabuhan di Kepri sebagai pintu keluar, tidak hanya berasal dari wilayah Kepri, tetapi juga dari provinsi lain. 

"Kondisi geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga membuatnya rentan disalahgunakan oleh jaringan ilegal," jelas Asep.

Untuk mengatasinya, Satgas TPPO Kepri gencar menindak para pelaku, termasuk tekong dan kelompok yang mendukung aktivitas ilegal tersebut. Polisi juga aktif menyelamatkan korban dan mengembalikannya kepada keluarga. 

Namun, Asep menekankan bahwa peran pemerintah daerah asal sangat penting. "Mereka harus aktif mencegah warganya agar tidak mudah tergiur bujukan calo atau perekrut ilegal," tegasnya.

Asep juga menyoroti peran BP2MI dan Imigrasi dalam memverifikasi dokumen dan tujuan keberangkatan calon pekerja migran. Ia meminta kedua instansi ini memperketat pengawasan, agar tidak ada warga yang berangkat tanpa izin resmi atau melalui jalur tidak sah. 

"Kita tidak ingin ada lagi warga kita yang menjadi korban penipuan, kekerasan, atau tidak dibayar di luar negeri," ujarnya.

Selain penegakan hukum, Satgas TPPO Kepri rutin melaporkan perkembangan ke Mabes Polri. Laporan ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, kerja sama lintas sektor, dan edukasi masyarakat. 

"Satgas ini bukan hanya milik Polri, tapi kerja bersama semua pihak," kata Asep.

Baca juga: Driver Ojol di Sagulung Digigit Anjing, Pemilik Diduga Enggan Bertanggung Jawab

Dalam pertemuan terbaru, Asep mengajak seluruh instansi terkait, termasuk BP2MI, Dinas Tenaga Kerja, dan pemerintah provinsi, untuk memperkuat koordinasi. Langkah ini dinilai penting agar pencegahan dapat dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya di Kepri, tetapi juga di daerah asal calon pekerja migran. 

"Harapan kami, semua pihak sepaham dalam mencegah warga menjadi korban. Setiap keberangkatan harus legal, tercatat, dan terlindungi oleh negara," pungkasnya.