Jakarta, Batamnews – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap satu tahun memimpin Indonesia. Pemerintahan yang dilantik pada 20 Oktober 2024 ini telah melalui tahun pertamanya dengan berbagai program dan sorotan. 

Sebuah laporan riset berbasis Kecerdasan Artifisial (AI) memotret lanskap politik dan demokrasi selama setahun itu, mengungkap perbedaan mencolok antara citra di media mainstream dan realita perbincangan di media sosial.

Lembaga Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) yang dipimpin Neni Nur Hayati
selaku Direktur DEEP Indonesia bekerja sama dengan Binokluar menganalisis 573.979 pemberitaan di media cetak, siber, dan elektronik, serta jutaan percakapan di platform X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Periode pengambilan data adalah 21 Oktober 2024 hingga 21 Oktober 2025.

Baca juga: "Lapor Pak Purbaya" Resmi Beroperasi, Saluran Pengaduan Pajak dan Bea Cukai via WhatsApp

Citra Posif di Media, Sentimen Negatif di Medsos

Di media arus utama, narasi yang berkembang sangat positif. Dari total pemberitaan, sekitar 80% atau 460.327 berita bernada positif, sementara hanya 16% yang negatif. Angka ini, menurut laporan, mencerminkan citra dan dukungan yang kuat terhadap kinerja pemerintahan.

Namun, suasana berbeda terlihat di media sosial. Di lima platform utama, sentimen negatif justru mendominasi.

• X (Twitter): 44% negatif, mengalahkan positif (42%).
• Facebook: 47% negatif, jauh lebih tinggi dari positif (15%).
• Instagram: 38% negatif, dengan percakapan netral mendominasi (50%).
• YouTube: 49% negatif, hampir setengah dari seluruh percakapan.
• TikTok: 50% negatif.

Tingginya keterlibaan (engagement) di YouTube, Instagram, dan Facebook menunjukkan bahwa kritik dan ketidakpuasan publik banyak tersebar di platform dengan jangkauan terluas.

Bayangan Jokowi dan Isu Otoritarianisme

Laporan ini juga menyoroti kuatnya pengaruh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam pemberitaan. Jokowi menempati posisi ketiga tokoh paling banyak dibicarakan dalam isu politik dan demokrasi, setelah Prabowo dan Gibran.

Yang menarik, Prabowo dan Jokowi adalah dua tokoh dengan sentimen negatif tertinggi, meski Prabowo juga mendapat sentimen positif yang signifikan. 

Kehadiran Jokowi yang kuat dalam diskursus pemerintahan baru ini memicu kekhawatiran publik akan otoritarianisme dan politik dinasti. Isu pemakzulan Gibran dan intervensi Jokowi melalui para menteri yang dianggap sebagai "anak buahnya" terus menjadi bahan perbincangan yang mengganggu emosi publik.

Isu-Isu Krusial yang Menyulut Kekecewaan

Analisis percakapan di media sosial mengidentifikasi sejumlah peristiwa puncak yang memicu gelombang sentimen negatif, antara lain:

• Pengesahan kilat RUU TNI.
• Koalisi partai yang sangat besar ("koalisi gemuk").
• Kemunduran hak sipil dan kebebasan berpendapat.
• Kebijakan populis seperti "Makan Bergizi Gratis" dan proyek Food Estate yang dinilai merugikan rakyat.
• Buruknya komunikasi publik pemerintah dan DPR.
• Demonstrasi besar-besaran.
• Maraknya kasus korupsi.

Publik, menurut laporan, merasa resah dan pesimis. Kebijakan pemerintah dinilai lebih pro-elit dan mengabaikan kepentingan rakyat kecil. Seperti dikutip dari tulisan Sukidi (2025), rakyat "tidak percaya pada apa yang dikatakan pemerintah karena melihat apa yang dikerjakan."

Baca juga: Gubernur Ansar: Tingginya Arus Masuk Pencari Kerja dari Luar Daerah Pengaruhi Angka Pengangguran di Kepri

Lima Rekomendasi Mendesak

Sebagai penutup, DEEP Indonesia memberikan lima rekomendasi mendesak kepada pemerintah:

1. Evaluasi Serius Program Asta Cita: Lakukan evaluasi total terhadap program-program yang dinilai merugikan rakyat. Jika tidak membuahkan hasil, program tersebut harus dihentikan.
2. Membenahi Komunikasi Publik: Pejabat harus lebih banyak mendengar dan membangun komunikasi dua arah yang transparan dan akuntabel.
3. Memperkuat Mitigasi Risiko: Pemerintah dinilai lemah dalam mengantisipasi risiko, termasuk perilaku "moral hazard" yang memanfaatkan kekuatan politik di parlemen untuk "membancaki" program.
4. Pertimbangkan Reshuffle Kabinet: Lakukan perombakan kabinet terhadap kementerian yang dinilai gagal, sebagai bentuk komitmen merespons kritik masyarakat.
5. Hentikan Tindakan Represif: Polri harus mereformasi diri dan menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan tindakan represif terhadap rakyat.

Secara kesimpulan, laporan ini menggambarkan bahwa di balik citra positif di media mainstream, pemerintah Prabowo-Gibran menghadapi ujian kepercayaan yang serius dari warganet. 

Gelombang protes di dunia maya ini, menurut DEEP, harus menjadi "tamparan serius" bagi pemerintah untuk segera berbenah dan lebih sungguh-sungguh mendengarkan suara rakyat.