Oleh: M. Fathur Sadiq

Di tengah meningkatnya beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), publik kembali dihebohkan oleh isu sensitif: apakah Kepulauan Natuna bisa “dijual” atau diserahkan jika Indonesia gagal membayar utang kepada China Development Bank (CDB)? Isu ini mencuat setelah pernyataan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang memperingatkan bahwa kegagalan pembayaran utang luar negeri dapat berdampak pada kedaulatan wilayah.

Proyek KCJB yang awalnya dianggarkan sebesar USD 6,07 miliar kini membengkak menjadi sekitar USD 7,27 miliar atau Rp 118,9 triliun. Sekitar 75 persen pembiayaan berasal dari CDB, dengan bunga antara 3,5–4 persen per tahun. Hanya dari bunga, beban pembayaran mencapai Rp 2 triliun per tahun, membebani konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Pendapatan yang belum sesuai proyeksi membuat kemampuan bayar jangka panjang menjadi tanda tanya besar.

“Kalau nanti kita gagal bayar, konsekuensinya bisa mengancam aset strategis negara. Natuna itu bisa jadi taruhan,” ujar Mahfud MD.

Pernyataan Mahfud memunculkan kekhawatiran publik, terlebih karena Natuna memiliki posisi strategis di Laut Cina Selatan, wilayah yang sebagian diklaim oleh Tiongkok melalui “Nine-Dash Line”. Di sisi lain, wilayah ini mengandung cadangan gas alam besar dan menjadi simbol kedaulatan Indonesia di perbatasan utara.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa tidak ada klausul perjanjian yang menjadikan Natuna atau wilayah lain sebagai jaminan utang. Menurut Kementerian BUMN, proyek KCJB adalah kerja sama korporasi antara Indonesia dan Tiongkok, bukan pinjaman negara secara langsung.

“Tidak ada aset negara yang dijaminkan, termasuk Natuna,” ujar pejabat Kementerian BUMN. “Namun, beban bunga dan pembengkakan biaya memang menjadi masalah serius yang harus segera diselesaikan.”

Pemerintah saat ini tengah melakukan restrukturisasi utang dengan pihak China untuk memperpanjang tenor pembayaran hingga 40 tahun. Menteri Keuangan juga telah mengonfirmasi adanya pertemuan dengan delegasi China Development Bank awal Oktober lalu untuk mencari solusi jangka panjang terhadap pembiayaan proyek.

Meski belum ada bukti bahwa Natuna menjadi jaminan, peringatan Mahfud MD menggugah kesadaran bahwa ketergantungan ekonomi terhadap utang luar negeri bisa berdampak pada kedaulatan nasional. Beberapa pakar menilai, risiko terbesar bukan pada hilangnya wilayah, melainkan pada menurunnya daya tawar politik Indonesia di hadapan kekuatan ekonomi besar seperti Tiongkok.

“Ketika beban utang meningkat, ruang negosiasi politik menyempit. Itu yang harus diwaspadai,” kata Rizal Sukma, pengamat hubungan internasional dari CSIS.

Kasus KCJB menunjukkan bahwa proyek infrastruktur besar tak hanya berbicara soal kecepatan dan kemajuan teknologi, tetapi juga tentang transparansi dan kedaulatan. Pemerintah perlu memastikan ambisi pembangunan tidak berubah menjadi beban strategis jangka panjang yang mengancam kepentingan nasional.

Walau belum terbukti ada ancaman terhadap Natuna, isu ini menjadi pengingat penting: bahwa setiap utang memiliki konsekuensi — bukan hanya finansial, tapi juga geopolitik.

--------

Penulis adalah mahasiswa prodi kajian film, televisi dan media di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang