Oleh: Silfika Amanda

Program Makan Gratis muncul pada bulan Juli 2006. Saat itu Prabowo membicarakan permasalahan stunting dan mendapatkan data-data yang sangat mengejutkan, bahwasannya terdapat 30% anak-anak di Indonesia yang berumur di bawah 5 tahun telah mengalami stunting karena kekurangan gizi (Hidayatullah, 2024). Sebagaimana angka stunting di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 14% (Tarmizi, 2024).

Berawal dari kegelisahan tersebut maka saat Prabowo menjabat sebagai Presiden RI berusaha untuk mewujudkan ide makan gratis yang akan diberikan kepada para siswa di seluruh Indonesia. Selanjutnya ide makan gratis tersebut disebut dengan Makan Bergizi Gratis (MBG).

MBG merupakan salah satu program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo – Gibran yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kekurangan gizi dan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Sasaran utama program MBG adalah anak-anak, pelajar dan ibu hamil. Hal tersebut berdasarkan pada data dari Kementerian Kesehatan dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menunjukkan 41% siswa mengalami kelaparan yang berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan (Merlinda & Yusuf, 2025).

Tantangan utama dalam pelaksanaan Program MBG ialah besarnya alokasi anggaran yang dibutuhkan. Pengalokasian anggaran dalam pelaksanaan program MBG harus dilakukan dengan cermat dan tepat agar tidak mengganggu stabilitas keuangan negara dan mengorbankan program strategis lainnya. Setidaknya program MBG harus mempunyai dampak secara langsung kepada rakyat Indonesia, karena pada dasarnya rakyat merupakan subjek dalam kebijakan tersebut. Lebih lanjut, seberapa jauh kebijakan program MBG dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam sila ke lima Pancasila bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Visi keadilan sosial menurut Pancasila adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Meliputi juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, visi keadilan sosial pada sila kelima Pancasila harus memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Asmaroini, 2017).

Melalui sistem yang humanis diharapkan program MBG dapat mewujudkan visi keadilan dalam sila kelima Pancasila.

Program MBG yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan program yang mempunyai tujuan mulia, hal tersebut sejalan dengan semangat sila ke lima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan gizi secara merata kepada seluruh siswa mulai dari daerah-daerah terpencil seperti daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, tertular) hingga ke kota-kota besar tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi. Setiap siswa mempunyai hak yang sama untuk dapat menikmati makanan bergizi. Langkah pemerintah tersebut mencerminkan keadilan sosial yang merata karena semua siswa diperlakukan sama dan setara untuk mendapatkan kesejahteraan bersama.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang MBG antara lain: Maharani dkk (Maharni, Namira, & Chairunnisa, 2024) menuliskan dalam jurnalnya bahwa program MBG merupakan langkah yang sangat progresif yang dapat menumbuhkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat secara menyeluruh. Salah satu dampak sosial yang dihasilkan adalah menurunnya tingkat kelaparan, khususnya bagi para pelajar dan balita.

Program MBG dapat memberikan asupan nutrisi kepada anak-anak yang berakibat kepada meningkatnya kesehatan dan kinerja akademis mereka. Program ini adalah salah satu langkah proaktif dalam mengatasi kelaparan khususnya di kalangan pelajar dan kelompok rentan.

Sementara itu Fauzi (Fauzi, 2024) dalam tulisannya menyampaikan bahwa program MBG merupakan langkah untuk menuju sistem pendidikan modern, dan difusi inovasi.

Akan tetapi ada beberapa kritik untuk program MBG ini, antara lain tentang kesiapan infrastruktur, prioritas dan ketergantungan kepada negara. Selain itu kesesuaian budaya dan adopsi juga diangkat dalam mengadaptasi praktik tersebut ke Indonesia. Keberhasilan di negara Indonesia sangat bergantung pada kemampuan dalam mengadaptasi program MBG sesuai dengan kondisi masyarakat, pengimplementasian MBG, dan cara pendistribusian MBG.

Andin dkk berpendapat bahwa MBG diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan makanan bergizi gratis kepada siswa yang kurang mampu. Dengan demikian maka kebutuhan gizi siswa dapat terpenuhi dan para siswa lebih berpotensi memperbaiki kemampuan belajar dan dapat meningkatkan kesehatan siswa.

Selain itu program MBG dapat menghidupkan nilai keadilan sosial di masyarakat karena setiap masyarakat mendapatkan porsi yang setara (Andin, et al., 2025). Berdasarkan pada uraian di atas dan beberapa penelitian tentang MBG, maka penulis akan berfokus pada dua rumusan masalah yaitu: 1). Apakah program MBG sudah tepat sasaran sehingga dapat memberikan kesejahteraan sebagaimana visi keadilan sosial dalam sila ke lima Pancasila? Bagaimana jika pelaksanaan program MBG ditinjau dari aspek dinamika sosial–politik di Indonesia? Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai masukan dalam pelaksanaan program MBG, sehingga pelaksanaan program MBG tepat sasaran dan dapat mewujudkan visi keadilan sila kelima Pancasila.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak sekolah dan mendukung keberlanjutan pendidikan. Urgensi program ini terletak pada perannya dalam mengatasi ketimpangan gizi, meningkatkan daya konsentrasi, serta mengurangi angka putus sekolah akibat keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak jangka panjang program MBG terhadap kesehatan dan keberlanjutan pendidikan siswa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada sekolah yang telah menerapkan program MBG selama lebih dari lima tahun. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, observasi partisipatif, serta analisis data sekunder dari laporan evaluasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG berpotensi dalam menurunkan angka stunting dan malnutrisi pada anak sekolah, serta memperbaiki capaian akademik mereka. Selain itu, program ini juga mendorong keterlibatan komunitas dalam mendukung penyediaan pangan bergizi yang berkelanjutan.

Namun, terdapat tantangan dalam aspek pendanaan, ketersediaan bahan pangan lokal, serta mekanisme distribusi yang perlu diperbaiki agar program dapat berjalan optimal. Kesimpulannya, program MBG memiliki dampak positif dalam jangka panjang terhadap kesehatan dan keberlanjutan pendidikan siswa, tetapi perlu strategi kebijakan yang lebih kuat untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Program ini dirancang untuk mengatasi permasalahan gizi buruk yang masih tinggi, khususnya di kalangan anak-anak usia sekolah, ibu hamil, dan masyarakat prasejahtera di wilayah terpencil.

Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi dokumen, penelitian ini mengkaji urgensi, tujuan, sasaran, serta tantangan dan peluang implementasi MBG. Hasil kajian menunjukkan bahwa MBG tidak hanya berkontribusi pada perbaikan status gizi dan kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap sektor pendidikan, terutama dalam hal peningkatan kehadiran siswa, konsentrasi belajar, dan capaian akademik.

Selain itu, program ini mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari produsen setempat serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program. Meski demikian, tantangan masih dihadapi, seperti ketidaksesuaian standar gizi, distribusi makanan yang belum merata, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, implementasi MBG memerlukan sistem distribusi yang terintegrasi, regulasi yang kuat, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Jika dijalankan secara holistik dan lintas sektor, MBG berpotensi menjadi katalisator transformasi sosial yang tidak hanya menyehatkan generasi muda, tetapi juga memperkuat fondasi pendidikan nasional.

Kebijakan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia telah menjadi topik penting dalam beberapa diskusi ekonomi politik, mengingat dampaknya yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Program ini dirancang untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis untuk kelompok rentan, seperti ibu hamil, anak balita, dan pelajar hingga tingkat SMA.

Badan perencanaan pembangunan nasional (Bappenas) memperkirakan bahwa implementasi program ini tahun 2025 bisa berkontribusi sebesar 0.86% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Anggaran sebesar Rp71 triliun akan dialokasikan untuk menyokong program ini.

Ini, yang tentunya dapat diharapkan dapat meningkatkan permintaan sektor pertanian, pangan, dan logistik, serta mendorong pengembangan daerah swasembada pangan, energi juga air (Nugraha, 2024). Selain itu, laporan dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwa alokasi anggaran tersebut dapat mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PBD) hingga 0,06% setara dengan Rp14,61 triliun pada PBD harga berlaku tahun 2025. Program ini juga diperkirakan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,19% dan pertumbuhan upah sebesar 0,39% Institute for Development.

Pengelolaan anggaran Negara memiliki peran krusial dalam menentukan seberapa efisiensi alokasi sumber daya dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Adanya hubungan jangka panjang antara pengeluaran dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, program ini menimbulkan tantangan fiskal karena memerlukan pembiayaan rutin yang besar. Oleh karena itu, efektivitas penggunaan anggaran, keterlibatan aktor lokal, dan mekanisme pengawasan menjadi sangat ketat dan krusial agar kebijakan ini dapat terus berkelanjutan dan bebas dari penyimpangan.

Penelitian ini berfokus pada seberapa besar pengaruh kebijakan Makanan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pertumbuhan ekonomi politik di masa depan apakah kebijakan ini benar-benar mampu mengatasi permasalahan di Indonesia salah satunya kurangnya gizi bagi kelompok rentan dan anak-anak pelajar. Penelitian ini juga menekankan pada kebijakan Makanan Bergizi Gratis bagi kesejahteraan masyarakat, yaitu bagaimana kebijakan ini dapat membuat kesejahteraan secara menyeluruh dan merata kepada semua masyarakat dan dapat mengatasi dampak positif serta negatifnya.

Analisis Ekonomi Politik terhadap kebijakan Makanan Bergizi Gratis:

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis Indonesia yang mulai dilaksanakan pada Januari 2025 dengan tujuan utama mengurangi angka kekurangan gizi dan stunting yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Program ini ditunjukkan kepada kelompok rentan seperti balita, anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, di mana dengan harapan agar dapat memenuhi kebutuhan gizi harian mereka sesuai standar Angka Kecukupan Gizi (AKG). Selain itu, dengan menyediakan siswa dengan makanan sehat di sekolah, MBG berharap dapat meningkatkan konsentrasi dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Pada akhirnya, ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Dari perspektif ekonomi politik, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil. Perlibatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal sebagai penyedia jasa makanan dan distribusi melalui platform transportasi online dapat menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia yang menekankan pentingnya membangun rantai pasok lokal dan diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal untuk memastikan keberlanjutan program.

Di sisi politik, implementasi program MBG telah memicu perdebatan terkait alokasi anggaran dan prioritas kebijakan. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa pembiayaan program ini melalui pemotongan anggaran sektor lain. Seperti Pendidikan tinggi dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan penelitian. Protes mahasiswa yang dikenal sebagai “Indonesia Gelap” muncul sebagai respons terhadap pemotongan anggaran ini, menyoroti kekhawatiran tentang arah ekonomi negara dan meningkatnya pengangguran di kalangan pemuda (INDEF, 2024) (Financial Times, 2024).

Selain itu, kritik juga muncul terkait potensi peningkatan utang negara akibat pembiayaan program MBG yang mencapai $28 miliar. Para ahli memperingatkan bahwa peningkatan pinjaman ini dapat mempengaruhi peringkat kredit Indonesia dan menimbulkan tekanan ekonomi lebih lanjut.

Analisis Dampak Makanan Bergizi Gratis Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan makanan bergizi gratis memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial. Secara umum, penerima manfaat mengalami perbaikan status gizi yang ditandai dengan peningkatan berat badan ideal, pertumbuhan anak yang lebih baik, serta penurunan prevalensi anemia, terutama pada kelompok ibu hamil dan anak usia sekolah.

Program ini juga mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, karena kebutuhan dasar berupa makanan sehari-hari telah disubsidi oleh pemerintah. Pengurangan beban ekonomi ini memungkinkan keluarga untuk mengalokasikan anggaran ke sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan asupan gizi siswa, mengurangi angka stunting dan masalah gizi buruk di kalangan anak-anak serta meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar (Trisno Aji, 2025). Dengan dukungan dari pemerintah dan keterlibatan berbagai pihak, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan tidak hanya bagi penerima manfaat langsung tetapi juga bagi perekonomian lokal secara keseluruhan.

Inisiatif ini mencerminkan sinergi antara sektor swasta dan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di kalangan anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa (Andreas et al., 2025).

Dengan memahami upaya mewujudkan cita-cita kesejahteraan sosial dalam ranah politik diperlukan diskursus untuk menjelaskan hal tersebut. Politik hadir dengan menegaskan bahwa negara merupakan aktor penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Seiring pada perkembangan zaman maka persoalan kesejahteraan sosial ini menjadi perhatian utama bagi pemerintah hal tersebut dapat dilihat dari isu-isu strategis seperti keterlibatan warga sipil dalam politik, etika politik, demokrasi dan ekonomi politik. Isu-isu kesejahteraan sosial merupakan tugas politik dalam menentukan suatu kebijakan atau program pemerintah. Negara Indonesia yang pluralistik sangat membutuhkan alat teoritis yang beragam terkait dengan perumusan kebijakan serta program pemerintah dalam kesejahteraan sosial dan politik (Pradana, 2020).

Dapat dilihat bahwa program MBG merupakan salah satu upaya dalam memodernisasi sistem pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia. Hal tersebut dianggap sebagai adopsi kebijakan pemerintah yang terinspirasi dari beberapa negara maju lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial (Rahmawati, Prasetyo, & Ramdhani, 2024).

Dalam praktiknya memang sudah banyak negara-negara maju yang telah melaksanakan program makan siang gratis seperti di Amerika Serikat. True Cost of Food: School Meals Case Study menyebutkan bahwa program makan siang gratis bertujuan untuk meningkatkan kesehatan siswa dan dapat menumbuhkan ekonomi negara. Perkiraan sebanyak 30 juta siswa di Amerika telah mendapatkan manfaat dari pelaksanaan program ini, dengan biaya pertahun sekitar 18,7 miliar dolar AS. Program ini diklaim telah memberikan keuntungan di bidang kesehatan dan ekonomi.

Berdasarkan pada penjelasan paragraf di atas, dengan berkaca dari beberapa negara yang berhasil melaksanakan program makan siang gratis maka pemerintah perlu melakukan pendekatan dan perencanaan yang matang dalam membuat kebijakan pelaksanaan program MBG. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesejahteraan yang merata dan dapat memprioritaskan daerah 3T dan daerah terpencil lainnya.

Terdapat beberapa pendekatan dalam proses perumusan kebijakan salah satunya adalah pendekatan rasionalitas. Di Indonesia pendanaan program MBG menjadi perbincangan yang sangat ramai khususnya mengenai wacana penggunaan dana BOS yang ditolak oleh para pengajar. Adapun salah satu pernyataan tersebut berasal dari Airlangga Hartanto yang menyatakan bahwa alokasi dana BOS dapat dialihkan kepada program MBG.

Adapun legitimasi dari pernyataan tersebut adalah karena kebijakan program MBG tersebut sangat bermanfaat bagi kesejahteraan para siswa. Dalam hal ini penggunaan dana BOS merupakan upaya strategis yang dilakukan memprioritaskan kesejahteraan para siswa. Hal ini merupakan bukti bahwa adanya praktik sosial yang terbingkai dalam struktur dominasi (Fasha & Tesniyadi, 2024).

Dana BOS merupakan dana Bantuan Operasional Sekolah sebagai sumber pendanaan di bidang pendidikan. Dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan mulai dari jenjang SD hingga SMA. Apabila dana ini digunakan untuk mendanai pelaksanaan MBG maka bagaimana cara pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Meskipun MBG merupakan program unggulan pemerintah, tidak seharusnya menggunakan dana BOS dalam pendanaannya, karena dana BOS dapat mengurangi putus sekolah, meringankan beban sekolah, dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Selain usulan di atas, muncul pula usulan lain dari Ketua DPD Sultan Bachtiar Najmudin agar pelaksanaan MBG dapat menggunakan dana zakat. Usulan tersebut juga memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Karena apabila menggunakan dana zakat maka esensi dari pelaksanaan makan gratis tidak dapat tercapai. Sementara pendapat lain menyatakan setuju dengan usulan ini dengan syarat bahwa MBG diperuntukkan hanya untuk fakir miskin.

Di sisi lain Abdul Fikri Faqih anggota Komisi VIII DPR RI menilai bahwa MBG bisa menggunakan dana zakat dengan catatan harus sejalan dengan tujuan syariat zakat yaitu untuk kaum yang berhak menerima zakat. Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, berpendapat bahwa wacana pelaksanaan MBG menggunakan dana zakat memperlihatkan bahwa tidak peka terhadap situasi dan kondisi negara dan pemerintahan yang baru. Dengan demikian seharusnya usulan ini tidak ditindaklanjuti karena hal ini berhubungan dengan prinsip tata kelola keuangan negara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dana zakat mempunyai tata kelola dalam penggunaannya yang diatur dalam syariat Islam sehingga jika dana tersebut dialihkan kepada program lain maka akan berpotensi memunculkan polemik baru di tengah masyarakat (Heriani, 2025).

Melihat kompleksitas permasalahan dalam pelaksanaan MBG maka pemerintah perlu merancang secara terperinci tentang kendala dan tantangan yang akan dihadapi, sehingga pelaksanaan program MBG tidak mengganggu sektor lainnya. Seperti halnya dana BOS dan dana ZAKAT yang diusulkan untuk dijadikan sebagai pembiayaan MBG.

Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, program MBG ini dianggap mempunyai banyak manfaat yaitu dapat mengurangi kelaparan, mencegah stunting, dan dapat menurunkan tingkat kekurangan gizi pada anak. Dalam program ini semua siswa berhak mendapatkan akses makan gizi gratis yang dapat meningkatkan inklusivitas dan kesetaraan pendidikan. Akan tetapi dibutuhkan dana yang sangat besar dalam pelaksanaan program ini, sehingga perlu pengelolaan yang transparan agar dana tersebut tidak disalahgunakan yang dapat menyebabkan kebocoran keuangan negara (Suwastoyo, 2024).

Jika program MBG tidak terkonsep dengan baik dan terperinci, maka program ini dapat dijadikan sebagai ladang korupsi bagi para pejabat yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya itu, apabila dalam pelaksanaan program MBG tidak tepat sasaran, maka yang terjadi adalah pemerintah justru membantu siswa-siswa yang perekonomian menengah ke atas daripada siswa-siswa dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah.

Pemerintah juga tidak dapat memaksakan pelaksanaan program MBG dengan mengalokasikan anggaran yang sangat besar. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan anggaran yang akan berimbas pada program kerja Kementerian / Lembaga. Khususnya penggunaan dana BOS dalam menunjang pelaksanaan MBG.

Tidak hanya dana BOS dan zakat, pemerintah juga memangkas anggaran pada banyak Kementerian dan Lembaga serta Pemda mengalami efisiensi anggaran berdasarkan pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang dialihkan salah satunya untuk pelaksanaan MBG. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam pidatonya saat Kongres ke-18 Muslimat NU (Sekretariat Presiden, 2025).

Efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga dan Pemda yang dilakukan saat ini berlawanan dengan banyaknya jumlah Kementerian, Staf Ahli dan Staf Khusus dalam kabinet ini yang terdiri dari 48 menteri dan 5 pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi oleh Kementerian Koordinator, serta 59 wakil menteri (Sekretariat Kabinet, 2024). Jika pemerintah melakukan efisiensi atau penghematan anggaran, tidak seharusnya jumlah Kementerian/Lembaga menjadi semakin banyak seperti saat ini.

Kementerian/Lembaga yang semakin banyak akan berakibat pada pengeluaran negara yang lebih besar. Terlebih lagi pemerintahan saat ini mempunyai program unggulan MBG yang target pelaksanaannya untuk seluruh sekolah-sekolah di Indonesia. Tujuan program MBG yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan gizi cukup terhadap siswa berbanding terbalik dengan adanya efisiensi anggaran pendidikan pada Kementerian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebanyak Rp 8,01 triliun.

Efisiensi anggaran ini sangat menyulitkan dalam pelaksanaan program-program pendidikan. Problem sertifikasi guru, kesejahteraan bagi para guru, dan ketersediaan sekolah juga belum merata (Rachmawati, 2025). Selain itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan bahwa efek dari efisiensi anggaran mengakibatkan banyak beasiswa pendidikan yang dihapuskan (CNN Indonesia, 2025) dan biaya kuliah yang semakin mahal (IDN Times, 2025).

Pengalihan anggaran pada sektor lain untuk membiayai pelaksanaan MBG khususnya dalam bidang pendidikan merupakan bukti bahwa pemerintah tidak siap untuk melaksanakan program ini ke seluruh sekolah-sekolah di Indonesia.

Jika MBG bertujuan untuk memberikan makanan yang bergizi pada siswa maka seharusnya pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka dengan memberikan kualitas pendidikan yang terbaik seperti tersedianya fasilitas bangunan sekolah yang layak, kesejahteraan bagi para guru maupun dosen, serta akses pendidikan yang murah dan mudah untuk para siswa maupun mahasiswa.

Saat ini yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat adalah pendidikan gratis yang dapat memberikan dampak positif untuk masa depan bangsa dan negara.

Selain itu, pelaksanaan program MBG juga harus dapat melihat dari geografis dan segi sosial ekonomi. Dengan kondisi geografis yang berbeda-beda pada setiap daerah maka hal tersebut dapat mempengaruhi kebutuhan nutrisi pada setiap siswa, oleh karena itu maka pemerintah perlu menyesuaikan nutrisi apa saja yang akan diberikan. Jika dilihat secara sosial ekonomi, seharusnya program ini bekerjasama dengan UMKM, kantin atau tempat makan yang berada di lingkungan sekolah.

Sehingga masyarakat di lingkungan tersebut semakin terbantu dan tidak kehilangan sumber penghasilan karena kehadiran program MBG. Dengan demikian maka program MBG dapat mendukung terlaksananya kesejahteraan dan keadilan sosial, bukan hanya sebagai program politik dari janji kampanye yang harus direalisasikan.

---------

Penulis adalah mahasiswi prodik kajian film, televisi dan media di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang.