Bintan, Batamnews - Pemerintah Kabupaten Bintan mulai bergerak merancang langkah nyata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kepelabuhan. Untuk itu, mereka mengajak berbagai instansi vertikal setempat menyusun kajian dan merumuskan regulasi yang tepat. 

Dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Bintan, Ronny Kartika, forum diskusi ini bahkan sudah merencanakan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru yang diharap dapat mendongkrak pendapatan daerah.

Ronny menjelaskan bahwa inisiatif ini tak lepas dari arahan Presiden Prabowo dan Menteri Dalam Negeri, yang mendorong setiap daerah berinovasi menciptakan sumber pendapatan baru.

Baca juga: Local Media Summit 2025 Diikuti 100 Media Lokal se-Indonesia, CEO Batamnews Jadi Pembicara
 
Menurutnya, salah satu caranya adalah melalui BUMD yang dapat bekerja sama dengan instansi lain maupun swasta.

“Kami memiliki beberapa titik pelabuhan, termasuk bekas pelabuhan PT Antam di Kijang, yang sudah dikomunikasikan Bapak Bupati untuk dikelola—entah dengan skema pinjam-pakai atau take over. Intinya, kami akan identifikasi semua potensi, susun mekanismenya berdasarkan regulasi, lalu eksekusi,” jelas Ronny dalam pertemuan yang digelar di Ruang Rapat II Bandar Seri Bentan, Selasa, 7 Oktober 2025.

Sebelumnya, Bintan telah memiliki Peraturan Daerah tentang kepelabuhan sejak 2014. Aturan inilah yang kini rencananya akan disesuaikan dengan regulasi baru yang lebih relevan, sehingga dapat membuka jalan bagi pengelolaan sumber pendapatan baru.

Ronny juga bercerita bahwa Pemkab Bintan telah melakukan studi banding ke salah satu BUMD di Kota Cilegon, Banten, yang sukses mengelola sektor kepelabuhan melalui jasa kapal pandu. Hasilnya, kontribusi pendapatan untuk daerah sangat signifikan.

“Kita bisa mencontoh itu, misal melalui jasa kapal pandu, suplai air, atau penyediaan sembako untuk kapal-kapal besar yang berlabuh. Setiap hari, tak kurang dari 400 kapal tanker berlabuh di depan PT BAI. Memang sebagian mungkin sudah dikelola Pelindo, tapi kita bisa jajaki peluang kerja sama,” tambahnya.

Tak hanya itu, diskusi juga menyoroti perlunya penyesuaian pengelolaan pelabuhan penumpang dan pelabuhan angkut. 

Baca juga: Bintan Ekspor 28.512 Ekor Ayam Hidup ke Singapura

Melalui forum FGD ini, diharapkan lahir formulasi awal rencana jangka pendek, menengah, dan panjang, agar setiap langkah yang diambil terpetakan dengan jelas dan memiliki target yang terukur.

Hadir dalam FGD tersebut perwakilan dari OPD terkait, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhan Kelas III Kijang, Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban, akademisi UMRAH, serta Bagian Ekonomi dan Bagian Hukum Setda Bintan.