Batam, Batamnews - Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, memimpin rapat lanjutan Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) di Kantor Wali Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa, 23 September 2025. 

Rapat ini secara khusus membahas pengajuan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) di Batam.

Dalam arahannya, Li Claudia menekankan bahwa setiap pengajuan izin harus didahului dengan kajian teknis yang matang, terutama terkait pembangunan saluran drainase. Tujuannya jelas: mencegah masalah banjir di masa depan.

Baca juga: Usul Wawako Batam: Central Kitchen Kunci Efektivitas Program SPPG

“Saya minta Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Bapak Mouris Limanto, untuk memberikan masukan teknis. Pengusaha yang mengajukan izin harus paham betul spesifikasi saluran drainase seperti apa yang wajib dibangun. Tidak boleh asal jadi,” tegas Li Claudia.

Menurutnya, hal-hal teknis seperti perhitungan lebar saluran harus sudah dikaji lebih dulu oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam bersama Bidang Infrastruktur BP Batam. Kajian ini harus berbasis data akurat, termasuk analisis daerah aliran air (catchment area), sebagai bahan pembahasan utama sebelum rapat FPRD digelar.

“Ke depannya, untuk setiap agenda rapat, bahan kajian teknisnya harus sudah siap sebelumnya. Dengan begitu, kepentingan masyarakat agar pembangunan berjalan dengan baik bisa benar-benar terwujud,” tambah Li Claudia.

Lebih lanjut, Li Claudia menegaskan bahwa keputusan forum ini mencerminkan komitmen FPRD untuk menyeleksi secara ketat setiap rencana pembangunan. 

Setiap permohonan PKKPR akan ditelaah menyeluruh agar pemanfaatan ruang di Batam tetap selaras dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Baca juga: Batam Siapkan Kawasan Transmigrasi Tanjungbanun, Disperkimtan dan Korem 033 Sepakati Pedoman Kerja

Ia juga menekankan pentingnya sinergi kuat antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Koordinasi yang baik antara kedua lembaga ini, menurutnya, menjadi kunci untuk membenahi tata ruang Batam secara utuh dan terintegrasi.