Batam, Batamnews – Sebanyak 36.000 warga Batam yang telah mendaftar Pesta Rakyat kini masih menunggu kepastian jadwal baru setelah acara tersebut ditunda dari rencana semula pada 31 Agustus lalu. Menjawab keresahan masyarakat, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad kembali memberikan klarifikasi terkait status penyelenggaraan, Senin (22/9/2025).

Saat ditanya mengenai kepastian jadwal, Amsakar menegaskan bahwa posisi pemerintah tetap sama dengan pernyataan sebelumnya. Acara Pesta Rakyat masih dalam status penundaan hingga batas waktu yang belum ditentukan.

“Pesta Rakyat itu sama dengan statement saya sebelumnya, kita tunda sampai batas waktu yang ditentukan kemudian ya,” ungkap Amsakar Ahmad saat ditemui di Gedung Graha Pena, Kamis (18/9/2025).

Besarnya antusiasme masyarakat terhadap acara ini terlihat dari tingginya jumlah pendaftar yang mencapai puluhan ribu orang. Pesta Rakyat sedianya digelar pada akhir Agustus dengan tawaran hadiah utama berupa tiket umroh serta belasan unit sepeda motor.

Pernyataan serupa juga kembali disampaikan Amsakar saat menghadiri acara istighosah di Masjid Agung pada Minggu (21/9/2025). Ia menekankan bahwa keputusan menunda acara merupakan hasil kesepakatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Sudah 36 ribu orang yang mendaftar. Namun setelah diskusi dengan Forkopimda, kami putuskan untuk menunda agenda mobilisasi massa tersebut. Ini demi menjaga kondusifitas bersama,” jelasnya.

Keputusan menunda Pesta Rakyat diambil dengan pertimbangan matang, terutama menyangkut keamanan dan situasi kondusif Kota Batam. Pemerintah daerah tampaknya lebih mengutamakan stabilitas ketimbang melaksanakan acara besar yang berpotensi menimbulkan mobilisasi massa dalam jumlah sangat besar.

Dengan belum adanya jadwal baru, ribuan masyarakat yang sudah mendaftar diminta bersabar hingga ada pengumuman resmi berikutnya dari Pemerintah Kota Batam. Wali Kota menegaskan, hadiah tiket umroh dan belasan unit sepeda motor tetap akan diberikan saat acara akhirnya digelar. Namun, kepastian mengenai waktu pelaksanaan masih menunggu keputusan resmi.