Batam, Batamnews - Polda Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Forum Konsultasi Publik Tahun 2025 dengan tema “Mewujudkan Pelayanan Prima Polri yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan”. 

Acara berlangsung selama dua hari, Selasa hingga Rabu (5-6/8), di Hotel Beverly, Lubuk Baja, Kota Batam.  

Forum ini dihadiri seluruh satuan kerja (Satker) di lingkungan Polda Kepri beserta jajarannya. 

Turut hadir Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Karorena) Polda Kepri Kombes Pol Marcelino Sampouw, perwakilan perguruan tinggi (Uniba, Unrika, UIB), LSM (Perpat, Grib, AJI), serta Ombudsman Kepri Lagat Siadari dan DPM PTSP Kepri.  

Baca juga: Kadishub Batam Dukung Inisiatif Life Jacket Station di Pelabuhan Pancung, Dorong Budaya Keselamatan Laut

Marcelino menegaskan, forum ini membahas upaya peningkatan kualitas barang, jasa, dan pelayanan publik. 

“Rasa aman adalah kunci datangnya investasi. Tanpa keamanan, kesejahteraan masyarakat sulit tercapai,” ujarnya pada Selasa, 5 Agustus 2025. Oleh karena itu, pemeliharaan Kamtibmas menjadi tugas utama Polri dalam mewujudkan pelayanan prima.  

Polri telah mengembangkan layanan berbasis teknologi, seperti SKCK online dan layanan pengaduan (Dumas). Namun, Marcelino menekankan, kritik tetap diperlukan untuk perbaikan. 

“Kompolnas menegaskan, Polri tidak boleh anti-kritik. Kami harus terbuka pada masukan demi profesionalisme pelayanan,” jelasnya.  

Ia juga menyoroti pentingnya monitoring anggaran dan kinerja. “Anggaran besar harus seimbang dengan kinerja tinggi. Jika target tidak tercapai, harus ada evaluasi agar tidak terjadi pemborosan,” tegasnya.  

Marcelino mencontohkan, Sagulung merupakan daerah rawan kejahatan seperti pembegalan. “Jika alokasi anggaran tidak menurunkan kejahatan, harus dievaluasi. Uang rakyat harus tepat sasaran dan berorientasi output,” ujarnya.  

Forum juga mengingatkan pentingnya pelayanan offline. Dalam menyusun pagu anggaran 2026, seluruh Satker diminta membuat terobosan untuk mendukung Kamtibmas, pemberantasan narkoba, dan TPPO. 

Baca juga: Guru SMA di Batam Jadi Tersangka Kasus Laporan Palsu Kehilangan Uang Rp210 Juta di Parkiran KFC Tiban

“Perencanaan kerja harus sesuai kinerja, bukan sekadar menyalin program tahun sebelumnya,”** tegas Marcelino.  

Sebagai abdi negara, Marcelino mengingatkan agar fasilitas seperti rumah dinas dirawat dengan baik. “Contohnya, di Bintan ada 10 unit rumah dinas yang harus dijaga kondisinya,” katanya.  

Forum ini menjadi ajang dialog terbuka untuk menerima masukan masyarakat guna menyempurnakan kebijakan pelayanan. 

“Harapannya, anggaran benar-benar berdampak pada penurunan kejahatan, sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkasnya.