Tanjungpinang, Batamnews – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) memberikan apresiasi atas keberhasilan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) dalam mengungkap dugaan korupsi proyek pembangunan studio senilai Rp10 miliar. 

Namun, BPI KPNPA RI mendesak agar Kejati Kepri tidak berhenti pada kasus ini dan segera menuntaskan skandal korupsi Bonsai Lingga yang masih menggantung.  

Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 12 Juni 2025, menyatakan bahwa publik menunggu tindakan tegas dari Kejati Kepri.  

Baca juga: Meggy Theresia Rares Ditahan, Kasus Korupsi Gedung TVRI Kepri Kembali Berkembang

"Jangan hanya berani mengungkap kasus yang mudah dan aman secara politik. Skandal korupsi Bonsai Lingga sudah enam bulan ditangani Kejati Kepri, tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan. Ini mencederai kepercayaan publik," tegas Rahmad.  

Dia mengingatkan bahwa Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) telah memberikan mandat penuh kepada Kejati Kepri untuk menyelesaikan kasus tersebut, namun hingga kini belum ada progres signifikan. 

Bahkan, Jamintel Kejaksaan Agung telah mengirim surat resmi mempertanyakan perkembangan penyelidikan.  

"Apakah Kejati Kepri takut atau ada tekanan dari pihak tertentu? Kami minta penjelasan terbuka. Jika tidak sanggup, serahkan saja ke Kejagung! Jangan biarkan kasus ini menguap begitu saja," tegas Rahmad dengan nada tegas.  

Baca juga: Kasus Pengancaman Wartawan di Lingga Tak Kunjung Diproses, Adakah Pejabat Kebal Hukum ?

Rahmad menegaskan bahwa BPI KPNPA RI akan terus mengawal kasus ini dan tidak akan tinggal diam jika terjadi praktik tebang pilih dalam penegakan hukum.  

"Kalau ada aparat penegak hukum yang bermain atau melindungi koruptor, kami tidak segan-segan membongkarnya ke publik. Ini soal keadilan dan uang rakyat!" pungkasnya.  

Publik kini menunggu langkah konkret Kejati Kepri dalam menuntaskan kasus Bonsai Lingga, yang dinilai sebagai ujian integritas penegakan hukum di Kepulauan Riau.