BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian memerintahkan penutupan seluruh arena gelanggang permainan (gelper) di Batam. Kapolda menyebutkan efek sosiologis adanya gelanggang permainan (gelper) merusak masyarakat karena banyak yang berdekatan dengan pemukiman. Sedangkan dari sisi pajak, pendapatan daerah dari izin gelper tergolong kecil.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batam Jefridin, mengatakan, pajak daerah dari gelper tergolong kecil.

"Kalau pajak dari gelper itu saya ngak hafal berapa jumlahnya. Tapi yang pasti jumlahnya kecil," kata Jefridin, belum lama ini di kantornya.

Ia menyebutkan, pemasukan pajak hiburan terdiri dari hiburan malam, pub, massage dan termasuk gelper.

Sebelumnya, Kapolda Kepri Brigjen Pol. Sam Budigusdian memerintahkan seluruh arena gelper di Batam tutup total. Baik yang memiliki izin ataupun tidak.

"Walaupun punya izin tidak punya izin tetap kita tutup, tidak ada lagi yang main belakang," ujar Sam kepada wartawan, Kamis (24/3/2016).

Puluhan arena judi gelper diterbitkan izin oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Batam Gustian Riau.
 
Anggota DPRD Kepulauan Riau, Ruslan Kasbulatov, menuding Kepala Badan Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Batam Gustian Riau orang yang paling bertanggungjawab terhadap maraknya judi gelanggang permainan elektronik (gelper) di Batam.

Tidak itu saja, Ruslan menuturkan, Gustian Riau patut diduga menerima suap atau gratifikasi dalam menerbitkan izin gelper yang berjumlah puluhan.

“Banyak pengusaha yang mengadu serta melaporkan soal permintaan uang sebesar Rp 70 juta hingga Rp 100 juta yang diminta Gustian Riau untuk izin usaha agar dikeluarkan,” ujar Ruslan kepada Batamnews.co.id baru-baru ini menanggapi maraknya gelper.

Gustian yang dikonfirmasi terkait hal itu tak bisa ditemui. Pesan singkat yang dikirim tak berbalas, begitu juga panggilan telepon, tak direspon.

(tim/bbs)