Tanjungpinang, Batamnews – Aksi demonstrasi ratusan nelayan Kepulauan Riau (Kepri) di Gedung Daerah Provinsi Kepri hari Kamis, 15 Mei 2025 berakhir di Kantor DPRD Kepri setelah Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, turun langsung menemui massa aksi. 

Para nelayan menggelar unjuk rasa damai menentang aktivitas sedimentasi laut serta kebijakan pembatasan area tangkap ikan sejauh 12 mil yang dinilai memberatkan.  

Dalam dialog bersama nelayan, Iman menyatakan bahwa DPRD Kepri memahami keresahan yang dialami para pelaut. Ia berkomitmen untuk membawa keluhan tersebut ke tingkat pusat guna mencari solusi.  

Baca juga: Nelayan Kepri Demo Tolak Aturan 12 Mil & Tambang Pasir Laut, Gubernur Tidak Hadir 

“Kami turut merasakan apa yang menjadi beban para nelayan. Dalam waktu dekat, DPRD Kepri akan mengirimkan surat resmi ke DPR RI untuk menyuarakan persoalan ini,” tegas Iman Sutiawan.  

Salah satu poin protes nelayan adalah pemberlakuan sanksi denda bagi yang melanggar batas area tangkap ikan di atas 12 mil. Iman mengaku belum mendapat informasi rinci terkait hal ini dan berjanji meminta klarifikasi dari instansi terkait.  

“Kami akan memanggil Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri serta PSDKP untuk meminta penjelasan. Kami ingin tahu mengapa bisa ada penalti terhadap nelayan yang hanya berusaha mencari nafkah,” ujarnya. 

Baca juga: Kabupaten Lingga Gagal Jadi Tuan Rumah STQ 2025 Akibat Kekurangan Dana Rp300 Juta

Usai berdialog, Iman Sutiawan mengajak massa aksi untuk duduk lesehan bersama di depan lobi kantor DPRD Kepri. 

Suasana tetap kondusif, dan para nelayan pun membubarkan diri setelah mendapat janji tindak lanjut dari legislator Partai Gerindra tersebut.  

Aksi ini menjadi sorotan publik mengingat sektor perikanan merupakan salah satu tulang punggung ekonomi Kepri. Diharapkan ada solusi konkret dari pemerintah pusat maupun daerah untuk meringankan beban nelayan.