Lingga, Batamnews – Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, masuk dalam prioritas pembangunan kewilayahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. 

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Lingga ditetapkan sebagai Kawasan Afirmasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, meskipun memiliki sejarah kejayaan sebagai penghasil timah dunia di era PT Timah (khususnya di Pulau Singkep).  

Fokus Pembangunan di Lingga RPJMN 2025-2029 menargetkan pembangunan holistik di Lingga, mencakup, Infrastruktur Dasar dan Ketahanan Lingkungan diantaranya Penyediaan air baku, air minum, sanitasi, serta jaringan listrik pedesaan.  

Baca juga: Bakamla RI Gagalkan Penyelundupan 30 Ton Pasir Timah di Perairan Lingga, Kerugian Negara Capai Rp12 Miliar

Kemudian ada juga Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan Dabo. Peningkatan ketahanan bencana dan infrastruktur jalan, termasuk Jalan Lingkar dan Trans Lingga-Singkep.  

Untuk Ekonomi Berbasis Nilai Tambah dalam RPJM disebutkan adanya Pemberdayaan sektor unggulan seperti pertambangan (bauksit), perikanan, dan perkebunan kelapa. 

Hilirisasi bauksit untuk menghasilkan produk bernilai tinggi, seperti Hilirisasi dasar Smelter Grade Alumina (SGA), Chemical Grade Alumina (CGA), dan aluminium ingot. Hilirisasi lanjutan*: aluminium alloy, katalis alumina, dan komposit aluminium.  

Dalam bidang Perumahan dan Bantuan Sosial, Lingga diproyeksikan untuk Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta generasi milenial dan Gen-Z di Dabo (melalui program Perumahan Hunian Terjangkau Cluster/PHTC).  

Baca juga: 213 Jamaah Haji Tanjungpinang Dilepas dengan Tepung Tawar, Jamaah Tertua Berusia 83 Tahun

Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai bagian dari strategi pengurangan kemiskinan. Kabupaten Lingga, yang dulu dikenal sebagai pusat timah nasional, kini diproyeksikan menjadi pusat pengolahan bauksit berkelanjutan. 

Langkah hilirisasi diharapkan menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal. Dengan program terpadu ini, pemerintah berkomitmen mengubah Lingga dari wilayah tertinggal menjadi kawasan yang mandiri, berdaya saing, dan bebas dari kemiskinan ekstrem pada 2029.