Batam, Batamnews – Nama Lik Khai, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), kembali mencuat sebagai aktor utama yang diduga memerintahkan penimbunan Daerah Aliran Sungai (DAS) Baloi Indah, Lubuk Baja, Kota Batam. 

Terungkap, politikus yang pernah menjabat beberapa periode di DPRD Kota Batam ini memiliki aset tanah, bangunan, dan kendaraan senilai miliaran rupiah, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2023.  

Dalam LHKPN-nya, Lik Khai tercatat memiliki empat bidang tanah dan bangunan di Batam dengan total nilai Rp4,82 miliar, serta aset bergerak seperti mobil mewah senilai Rp855 juta. Berikut rinciannya:  

Baca juga: Li Claudia Beberkan Upaya Normalisasi DAS Baloi: Pelaku Penimbunan Sudah Dipanggil Polda

1. Tanah dan Bangunan  
   - 128 m² di Kota Batam (Rp1,77 miliar)  
   - 144 m² di Kota Batam (Rp1,48 miliar)  
   - 85 m² di Kota Batam (Rp822,5 juta)  
   - 75 m² di Kota Batam (Rp750 juta)  

2. Alat Transportasi  
   - Suzuki ST150 Pick-Up (2015): Rp45 juta  
   - Toyota C-HR 1.2 A/T (2017): Rp260 juta  
   - Toyota Jeep (2023): Rp550 juta  

Selain itu, Lik Khai juga memiliki kas dan setara kas sebesar Rp252,3 juta. Total kekayaannya mencapai Rp5,93 miliar tanpa ada catatan hutang.  

Sebelumnya, Lik Khai disebut sebagai inisiator penimbunan DAS Baloi Indah dengan dalih proyek jalan inspeksi. Awalnya ia membantah, namun Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Candra, mengonfirmasi keterlibatannya.  

Proyek ilegal ini telah berjalan selama sebulan menggunakan peralatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, termasuk alat berat, lori, dan BBM. Li Claudia geram dan meminta Kepala Dinas Bina Marga, Suhar, untuk menindaklanjuti.  

Baca juga: Rugikan Masyarakat, Li Claudia Chandra Beri Atensi Serius Aktivitas Penimbunan DAS Permata Baloi

“Suruh Pak Lik Khai ganti, buat surat di atas materai!” tegas Li Claudia saat meninjau lokasi.  

Ia juga memerintahkan Sekda Kota Batam, Jefridin, untuk mengaudit anggaran yang digunakan. “Saya tidak rela pakai uang APBD untuk ini,” ujarnya.  

Li Claudia menyayangkan proyek ini telah merusak reputasi Wakil Ketua DPRD Kota Batam, Hendra Asman. “Gara-gara ini, nama Pak Hendra Asman jelek,” ungkapnya.  

Pemerintah Kota Batam kini berupaya menertibkan lokasi dan mengevaluasi kebijakan terkait penggunaan anggaran daerah. Sementara itu, publik menunggu tindakan tegas dari KPK dan aparat penegak hukum terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan aset negara dalam kasus ini.