Jakarta, Batamnews – Pemerintah Arab Saudi membuka 600 ribu lowongan kerja bagi warga Indonesia dengan gaji minimal Rp6.500.000 per bulan. Menyikapi hal ini, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto menyetujui pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. 

Moratorium yang telah berlaku sejak 2015 ini dicabut setelah adanya peningkatan perlindungan bagi pekerja migran di bawah kepemimpinan Raja Mohammed bin Salman (MBS).

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menjelaskan bahwa Arab Saudi menawarkan 600 ribu jenis pekerjaan, terdiri dari 400 ribu posisi sebagai asisten rumah tangga dan 200 ribu untuk pekerja formal. 

Baca juga: Segera Daftar! Rekrutmen BUMN 2025 Tanpa Biaya, Cek Lowongan dan

"Kami telah melakukan pembicaraan dan perundingan dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi. Alhamdulillah, Pak Presiden sangat setuju dengan dibukanya kembali pengiriman PMI ke Arab Saudi," ujar Karding dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 14 Maret 2025.

Karding menambahkan, Pemerintah Arab Saudi memberikan jaminan gaji minimal 1.500 riyal atau sekitar Rp6.539.040 per bulan. Selain itu, pekerja juga akan mendapatkan asuransi kesehatan, jiwa, dan ketenagakerjaan, serta sistem data terintegrasi antara kedua negara. 

"Dengan integrasi data, kami bisa mengontrol dan memastikan pengiriman pekerja dilakukan secara legal dan terprosedur," jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto meminta agar Kementerian P2MI menyiapkan skema pelatihan dan penempatan yang baik, sehingga pekerja migran yang dikirim memiliki keterampilan yang memadai dan siap bekerja. 

"Kita tidak ingin mengirim pekerja yang tidak siap. Pelatihan dan penempatan harus dilakukan dengan baik," tegas Prabowo.

Dengan dibukanya kembali pengiriman PMI ke Arab Saudi, pemerintah memperkirakan devisa negara akan meningkat signifikan. 

Baca juga: BLUD Puskesmas Palmatak Buka Lowongan Pegawai Kontrak 2025, Simak Posisi

Karding menyebutkan, devisa yang bisa diraih mencapai Rp31 triliun jika seluruh 600 ribu lowongan terisi. "Jika MoU ditandatangani pada Maret ini, rencananya pengiriman pertama akan dimulai paling lambat Juni mendatang," paparnya.

Moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi diberlakukan sejak 2015 karena minimnya perlindungan bagi pekerja migran di sana. 

Namun, di bawah kepemimpinan Raja Mohammed bin Salman, kondisi perlindungan pekerja asing, termasuk dari Indonesia, dinilai telah membaik. "Dulu perlindungan sangat minim, tapi sekarang jauh lebih baik. Itu alasan utama kami mencabut moratorium," ujar Karding.

Rencananya, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi akan dilakukan di Jeddah dalam waktu dekat. 

Hal ini menjadi langkah awal untuk memastikan pengiriman pekerja migran dilakukan secara legal dan terprosedur, sekaligus melindungi hak-hak pekerja Indonesia di Arab Saudi.