Tanjungpinang, Batamnews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau menyatakan kesiapannya untuk menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD 2025. 

Namun, DPRD Kepri menegaskan bahwa setiap kebijakan terkait anggaran harus dilakukan secara bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, guna menghindari keputusan sepihak yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.

Wakil Ketua III DPRD Kepri, Haji Bahktiar, Lc, MA, menyampaikan bahwa meskipun efisiensi anggaran menjadi fokus utama sesuai dengan Inpres tersebut, pengambilan keputusan terkait pemotongan atau pengalihan anggaran harus melalui pertimbangan matang dan komunikasi yang baik dengan Pemprov Kepri.

"Kami siap mendukung program efisiensi anggaran, tetapi kami berharap Pemprov Kepri tidak mengambil langkah-langkah sepihak yang bisa berdampak buruk bagi kebutuhan masyarakat seperti adanya wacana Pemprov Kepri memutuskan sepihak akan memotong dana pokir dewan, ini tidak boleh diputuskan dulu tapi harus duduk bersama," ujar Haji Bahktiar.

Baca juga: Organisasi Pemuda di Tanjungpinang Gelar Musrenbang Pemuda, Bahas Prioritas Pembangunan Kepemudaan

Ketua DPW PKS Kepri ini juga menyoroti bahwa pokok pikiran (pokir) atau dana aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dari anggaran daerah yang harus diperjuangkan demi kepentingan rakyat.

"Kami ingin agar Pemprov Kepri tidak hanya fokus pada penghematan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa program-program yang langsung menyentuh masyarakat tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan mereka," kata Haji Bahktiar.

Menurutnya, program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran.

DPRD Kepri menekankan bahwa duduk bersama antara legislatif dan eksekutif sangat penting untuk merumuskan solusi terbaik terkait efisiensi anggaran. Hal ini bertujuan agar pemangkasan anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Baca juga: Survei Tanah Jembatan Batam-Bintan Rampung, Gubernur Ansar: Langkah Penting Menuju Pembangunan

Lebih lanjut, DPRD Kepri berharap Pemprov Kepri membuka ruang dialog yang lebih luas dalam kebijakan anggaran, mengingat setiap keputusan yang diambil akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kepri.

"Kami ingin pastikan bahwa segala kebijakan yang diambil tidak hanya mengutamakan efisiensi, tetapi juga keberlanjutan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat," tutup Haji Bahktiar.

Dengan demikian, DPRD Kepri menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara terarah, adil, dan melibatkan semua pihak, agar tidak mengorbankan kepentingan masyarakat dalam pembangunan daerah.