Batam, Batamnews - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menerima kunjungan kerja dari Komisi XIII DPR RI pada Kamis, 6 Februari 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau kualitas pelayanan keimigrasian di tengah penerapan kebijakan efisiensi anggaran.

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menekankan bahwa Batam merupakan salah satu gerbang utama Indonesia dengan peran strategis. Data menunjukkan, Kantor Imigrasi Batam adalah yang tersibuk kedua setelah Bali, sehingga kualitas pelayanannya menjadi fokus utama.

"Kantor Imigrasi Batam adalah pintu depan negara. Kami ingin memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan," ujar Willy.

Baca juga: Komisi XIII DPR RI Angkat Bicara Soal Polemik Proyek Strategis Nasional di Rempang, Batam

Dalam kunjungan tersebut, terungkap bahwa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Imigrasi Batam mengalami lonjakan signifikan. Pada 2024, PNBP mencapai Rp 143,19 miliar, jauh melampaui target awal sebesar Rp 59,35 miliar.

Willy mengapresiasi pencapaian ini, namun menekankan bahwa peningkatan pendapatan harus diimbangi dengan penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). 

"Petugas di perbatasan, khususnya di pulau-pulau terluar, harus mendapatkan kesejahteraan yang layak. Jika tidak, ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM ringan," tegasnya.

Komisi XIII juga menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur, seperti kapal patroli, database keimigrasian, dan modernisasi peralatan layanan.

Sementara itu, Plt. Dirjen Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyambut baik masukan dari Komisi XIII terkait inovasi pengawasan orang asing. 

Salah satu usulan yang sedang dipertimbangkan adalah pemanfaatan teknologi satelit untuk memantau pergerakan orang asing di wilayah perbatasan Kepulauan Riau.

"Kami akan menindaklanjuti usulan ini agar pengawasan semakin ketat dan efisien," ungkap Saffar.

Baca juga: AMAR GB Kawal Pemeriksaan Nenek Awe di Polresta Barelang: Dukungan Warga Rempang untuk Keadilan Hukum

Ia juga menegaskan pentingnya peningkatan layanan di pelabuhan Batam dengan menambah jumlah auto gate di terminal dan memperkuat koordinasi dengan pengelola pelabuhan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan keimigrasian dan memastikan pengawasan terhadap warga negara asing berjalan optimal.

Kunjungan Komisi XIII DPR RI ke Batam menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak mengorbankan kualitas layanan keimigrasian. 

Dengan lonjakan PNBP yang signifikan, tantangan selanjutnya adalah memastikan fasilitas, SDM, dan pengawasan tetap optimal demi menjaga kredibilitas Indonesia sebagai negara dengan layanan imigrasi yang profesional dan modern.