Tanjungpinang, Batamnews – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad memimpin rapat koordinasi terkait relaksasi kebijakan visa untuk mendukung daya saing sektor pariwisata dan investasi di Provinsi Kepri. Rapat berlangsung di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa, 7 Januari 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur Ansar menegaskan pentingnya kebijakan visa yang lebih fleksibel guna mempercepat pemulihan sektor pariwisata pascapandemi. 

“Kepulauan Riau memiliki keunggulan geostrategis, dekat dengan pasar utama seperti Singapura dan Malaysia. Infrastruktur yang memadai juga menjadi modal besar untuk pengembangan pariwisata berbasis lintas batas,” ujar Ansar.  

Baca juga: Jadwal Sidang Sengketa Pilkada 2024 untuk Wilayah Kepulauan Riau: Batam, Bintan, dan Lingga

Ia juga mengingatkan keberhasilan kebijakan bebas visa tahun 2019 yang meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 2,86 juta orang. Namun, kebijakan visa yang lebih restriktif pascapandemi menjadi tantangan utama.  

“Kami terus mendorong relaksasi, termasuk penerapan Visa on Arrival (VoA) dengan masa berlaku pendek dan tarif kompetitif agar lebih menarik bagi wisatawan lintas batas,” tambahnya.  

Gubernur Ansar mengusulkan pemasangan auto-gate di pelabuhan utama Kepri sebagai langkah strategis untuk meningkatkan layanan keimigrasian. “Layanan modern dan seamless akan menjadi daya tarik bagi wisatawan global, menciptakan pengalaman yang lebih nyaman,” jelasnya.  

Menurut Ansar, dampak relaksasi kebijakan visa tidak hanya pada peningkatan kunjungan, tetapi juga pada kontribusi ekonomi seperti penguatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.  

“Kebijakan visa yang lebih ramah akan memperkuat posisi Kepri sebagai destinasi strategis untuk pariwisata dan investasi,” tegasnya.  

Dalam rapat tersebut, Ansar juga membahas keberhasilan kebijakan visa 7 hari dengan tarif Rp250 ribu yang baru diberlakukan. Kebijakan ini telah menarik 5.800 kunjungan wisatawan asing dalam waktu singkat. 

“Selain VoA 30 hari, wisatawan kini punya opsi visa 7 hari yang lebih terjangkau. Relaksasi ini membuat Kepri semakin kompetitif,” kata Ansar.  

Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Guntur Sakti, menambahkan bahwa kebijakan visa 7 hari merupakan hasil perjuangan panjang Pemprov Kepri sejak April 2024. Disetujui pada Desember 2024, kebijakan ini telah dipromosikan secara masif untuk mendongkrak kunjungan wisatawan.  

“Kepri juga memberikan fasilitas bebas visa kunjungan bagi pemegang izin tinggal tetap (PR) di Singapura, yang telah menarik 5.444 wisatawan dalam beberapa bulan,” ungkap Guntur.  

Plt. Dirjen Imigrasi, Saffar M. Godam, mengapresiasi inisiatif visioner Gubernur Ansar dalam mendukung pemulihan pariwisata Kepri. 

Baca juga: Imigrasi Batam Lampaui Target PNBP 372% dan Raih 9 Penghargaan Bergengsi

“Kebijakan ini sangat strategis untuk destinasi lintas-batas seperti Kepri. Kami mendukung peningkatan layanan keimigrasian, termasuk pemasangan auto-gate di delapan pelabuhan utama,” ujar Saffar.  

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Plt. Kepala Ditjen Imigrasi Kepri Syahrioma Delavino, Kepala Kantor Imigrasi Tanjungpinang dan Batam Hajar Aswad, serta para pengelola pelabuhan internasional di Batam, Karimun, dan Tanjungpinang.  

Dengan posisi strategis di Selat Malaka, salah satu jalur laut tersibuk di dunia, Kepulauan Riau terus memperkuat daya tariknya sebagai destinasi wisata terbesar ketiga di Indonesia setelah Bali dan Jakarta.