Tanjungpinang, Batamnews - Pemerintah tengah merencanakan langkah baru dalam upaya menyelesaikan penataan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Tidak hanya tenaga honorer yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), tenaga honorer non-database BKN juga berpeluang diangkat sebagai PPPK dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer non-database BKN adalah telah bekerja selama lebih dari dua tahun. 

Baca juga: Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II di Karimun Resmi Ditutup, 876 Orang Mendaftar

Persyaratan ini disepakati dalam Rapat Koordinasi Penataan Tenaga Honorer BKN yang digelar pada Jumat, 31 Januari 2025. Selain itu, tenaga honorer non-database BKN juga harus memiliki status aktif dalam bekerja untuk dapat dipertimbangkan dalam proses penataan menjadi PPPK.

Pemerintah saat ini masih mempersiapkan keputusan dan regulasi lebih lanjut terkait penataan tenaga honorer non-database BKN. 

Diharapkan proses ini dapat diselesaikan bersamaan dengan penyelesaian seleksi PPPK Tahap 2. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa penataan tenaga honorer berjalan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan adanya penataan ini, diharapkan tenaga honorer akan memperoleh status yang lebih jelas dan terstruktur, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan yang lebih baik bagi mereka. 

Baca juga: Seleksi PPPK Tahap II Diperpanjang Lagi hingga 20 Januari 2025, Gagal Lolos CPNS Bisa Daftar

Proses ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas tenaga kerja di lingkungan pemerintahan.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memprioritaskan penyelesaian isu tenaga honorer, termasuk memberikan kesempatan yang adil bagi tenaga honorer non-database BKN yang memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari PPPK.