Tanjungpinang, Batamnews — Hisyam Wahyudi resmi dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau pada Senin, 23 Desember 2024. 

Acara pengukuhan berlangsung di Gedung Daerah, Tanjungpinang, dengan dihadiri sejumlah pejabat BPKP, pemerintah daerah, serta tamu undangan lainnya.  

Pengukuhan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KP.01.03/KEP-632/K/SU/2024 tertanggal 6 Desember 2024.  

Dalam sambutannya, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan kepercayaan penuh kepada Hisyam Wahyudi untuk memimpin BPKP di wilayah tersebut.  

Baca juga: Resmi! Salah Satu Dinas di Bintan Berganti Nama Usai Paripurna Pengesahan Perda SOTK

"Saya percaya, bahwa Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," ujar Gubernur Ansar Ahmad saat membacakan naskah pengukuhan.  
Gubernur Ansar juga menegaskan pentingnya peran strategis BPKP dalam memastikan akuntabilitas keuangan dan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Ia mengapresiasi kontribusi BPKP dalam berbagai program strategis nasional yang dilaksanakan di Kepulauan Riau, seperti pengendalian inflasi daerah, percepatan penanganan stunting, dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).  

"BPKP telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai program pemerintah, termasuk pengendalian inflasi daerah. Kepri bahkan berhasil menjadi provinsi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik se-Sumatera pada tahun 2023," tambah Gubernur Ansar.  

Deputi BPKP, Iwan Taufiq Purwanto, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Gubernur Kepulauan Riau dalam pengukuhan ini. Ia berharap kepemimpinan Hisyam Wahyudi dapat memperkuat sinergi antara BPKP dan instansi pemerintah di Kepulauan Riau.  

"Kami berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan akuntabilitas yang lebih baik di wilayah ini, termasuk melalui kepemimpinan Saudara Hisyam Wahyudi," ujar Iwan Taufiq Purwanto.  

Deputi BPKP juga menyoroti capaian Provinsi Kepulauan Riau dalam pengelolaan pemerintahan, seperti pencapaian level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di level 3 pada tahun 2022 dan keberhasilan mempertahankan level kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di level 3 hingga tahun 2023.  

Baca juga: PSN Rempang Eco City, Motor Baru Penggerak Ekonomi Masyarakat

Kerja sama antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah berjalan sejak 2020 terus diperkuat hingga 2025. 

Nota kesepakatan ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, termasuk dalam implementasi program prioritas daerah dan nasional.  

Gubernur Ansar menutup acara dengan menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung BPKP dalam melaksanakan tugasnya di wilayah Kepulauan Riau.  

"BPKP adalah konsultan, quality assurance, dan mitra strategis bagi kami dalam mencapai visi dan misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut demi keberhasilan pembangunan yang berdampak luas bagi masyarakat," tutup Gubernur Ansar.