Padang, Batamnews — Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengambil langkah tegas untuk memberantas tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. 

Desakan ini disampaikan Sukendar pada Minggu, 24 November 2024, sebagai respons atas insiden tragis penembakan antaranggota polisi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat, pada Jumat, 22 September 2024.

“Insiden ini harus menjadi momentum bagi Kapolri untuk membersihkan tambang ilegal yang selama ini menjadi sumber konflik. Jangan ada lagi oknum polisi yang membekingi tambang liar. Ini bukan hanya soal tambang, tetapi soal kredibilitas Polri di mata masyarakat,” tegas Sukendar.

Baca juga: Tim Gabungan Lantamal IV dan Kodim 0316 Batam Gagalkan Penyelundupan 2,6 Kg Sabu di Perairan Batam

Insiden di Solok Selatan yang melibatkan AKP Dadang Iskandar sebagai terduga pelaku diduga kuat terkait aktivitas tambang ilegal. Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menyebut AKP Dadang sebagai pelindung tambang ilegal di wilayah tersebut.

Sukendar menegaskan pentingnya Polri bersama Komisi III DPR RI untuk mengusut tuntas motif di balik penembakan ini dan memastikan tidak ada lagi aparat yang terlibat dalam bisnis tambang ilegal. 

Ia juga memperingatkan bahwa pembiaran terhadap tambang ilegal hanya akan membuka peluang konflik serupa, bahkan melibatkan institusi lain seperti TNI.

“Jika tambang ilegal terus dibiarkan, bukan tidak mungkin tragedi berikutnya melibatkan polisi dan tentara. Ini menjadi ancaman serius bagi stabilitas institusi penegak hukum kita,” tambah Sukendar.

Solok Selatan dikenal sebagai wilayah kaya tambang emas dengan luas area mencapai 28.840 hektare. 

Dijuluki “Bukit Emas”, hampir setiap bukit di wilayah ini mengandung emas, menjadikannya sasaran empuk bagi para penambang ilegal. Aktivitas tambang di Solok Selatan bahkan sudah dimulai sejak era kolonial Belanda.

Namun, kekayaan alam ini justru dikelola secara ilegal dengan melibatkan oknum pemerintah daerah dan aparat hukum. Selain menjadi sumber konflik lokal, tambang ilegal di Solok Selatan juga menarik perhatian pelaku asing, termasuk dari China.

“Kekayaan tambang di Solok Selatan seharusnya menjadi berkah bagi daerah, bukan menjadi sumber konflik dan pelanggaran hukum. Kapolri harus memastikan tidak ada lagi tambang ilegal yang merusak tatanan hukum dan sosial,” ujar Sukendar.

Baca juga: Dua Tersangka Ditetapkan dalam Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah Batam

BPI KPNPA RI mengungkapkan telah melaporkan sejumlah kasus tambang ilegal, termasuk aktivitas galian C, kepada kepolisian. Namun hingga kini, tidak ada tindakan nyata yang diambil. 

Sukendar memperingatkan bahwa pembiaran terhadap tambang ilegal akan berdampak fatal pada stabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

“Kapolri harus segera bertindak. Jika terus dibiarkan, tragedi seperti di Solok Selatan akan terulang. Bahkan, bukan tidak mungkin akan terjadi insiden yang lebih parah, seperti konflik antara polisi dan tentara,” tegas Sukendar.

Selain mendesak Kapolri, Sukendar juga meminta Panglima TNI segera menginstruksikan jajaran TNI agar tidak terlibat dalam aktivitas tambang ilegal. “Semua pihak, termasuk TNI, harus bersikap profesional dan tidak bermain-main dalam tambang ilegal,” tuturnya.

Tragedi Solok Selatan harus menjadi titik balik bagi aparat penegak hukum untuk memberantas tambang ilegal yang selama ini menjadi sumber konflik dan pelanggaran hukum. 

Kapolri diharapkan mampu memimpin upaya besar ini, memastikan tambang ilegal dihentikan, dan kepercayaan publik terhadap Polri dipulihkan.

“Kita saat ini menanti ketegasan Kapolri apakah berani menutup kegiatan tambang ilegal dan galian C yang marak beroperasi di berbagai daerah,” tutup Sukendar.