Batam, Batamnews - Plt Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Hj. Marlin Agustina, menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap sumber daya kelautan dan perikanan guna menjaga kelestarian dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. 

Sebagai wilayah yang 96 persen wilayahnya merupakan laut, laut Kepri harus dikelola secara bijak demi kesejahteraan penduduk setempat.

"Pengawasan yang kuat dapat memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk peningkatan kesejahteraan dan perekonomian. Terutama jika pemanfaatan itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku," ujar Marlin di acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Polsus PWP3K) di Marriot Hotel, Harbour Bay, Batam, Kamis, 10 Oktober 2024.

Baca juga: Pelantikan Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang Tertunda hingga 18 Oktober 2024, APBD 2025 Terancam Terhambat

Acara yang dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan. 

Polsus PWP3K memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap sumber daya kelautan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil. Selain itu, mereka juga bertugas menerima pengaduan dari masyarakat terkait kegiatan yang merusak sumber daya ikan.

“Kehadiran Polsus sangat penting dalam meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya kelautan,” tambah Marlin.

Marlin juga mengapresiasi dipilihnya Batam, Kepulauan Riau, sebagai lokasi rapat koordinasi nasional ini. Menurutnya, hal ini dapat memberikan dorongan positif bagi Kepri untuk terus memajukan sektor kelautan dan perikanan di masa depan.

“Kami berharap dengan diadakannya kegiatan ini, manfaat yang besar bisa dirasakan oleh kita semua, terutama bagi para pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan,” ungkap Marlin.

Baca juga: Konspirasi Dugaan Korupsi Izin Sawit di Kejagung, dan Peran Bupati Lingga Muhammad Nizar Memfaslitasi Izin dua Perusahaan

Lebih lanjut, Marlin memaparkan potensi besar sumber daya kelautan di Kepri, seperti ekosistem mangrove yang mencapai luas 79.228,91 hektare, potensi terumbu karang seluas 132.985,99 hektare, dan padang lamun dengan luas 38.116,14 hektare.

"Potensi ini menjadi kekuatan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir serta kesejahteraan nelayan," tutup Marlin.