Tanjungpinang, Batamnews – Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Tanjungpinang hingga September 2024 masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Berdasarkan catatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), angka realisasi masih berada di bawah 50 persen dari target yang telah ditetapkan.

Kepala BP2RD Tanjungpinang, Said Alvie, mengungkapkan bahwa rendahnya angka realisasi PBB ini membuat Pemko Tanjungpinang memutuskan untuk kembali memperpanjang jatuh tempo pembayaran PBB hingga 31 Oktober 2024. Perpanjangan ini merupakan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya jatuh tempo telah diperpanjang hingga akhir September.

“Hingga akhir September, realisasi PBB baru mencapai Rp12 miliar, sedangkan target yang ditetapkan Pemko adalah Rp48 miliar. Oleh karena itu, batas waktu jatuh tempo kembali diperpanjang hingga 31 Oktober mendatang,” jelas Said Alvie, Jumat, 4 Oktober 2024.

Baca juga: Dugaan Korupsi Pengadaan Bonsai di Kabupaten Lingga, BPI KPNPA RI Buat Laporan ke Kejati Kepri

Meskipun realisasi masih rendah, Said Alvie menyebutkan bahwa antusiasme masyarakat untuk membayar PBB sebenarnya cukup baik. Hal ini menjadi salah satu alasan Pemko Tanjungpinang memutuskan untuk memperpanjang masa pembayaran.

“Kami melihat antusiasme masyarakat dalam membayar PBB cukup baik, sehingga kami memperpanjang batas waktu ini sebagai upaya untuk mengejar target. Kami juga mengerahkan mobil keliling dan bekerja sama dengan RT untuk mengingatkan warga agar segera membayar PBB mereka,” tambahnya.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, realisasi PBB di Tanjungpinang tahun ini menunjukkan sedikit peningkatan. Pada September 2023, angka realisasi PBB hanya mencapai Rp11 miliar, sementara pada tahun ini sudah mencapai Rp12 miliar.

Baca juga: Paslon Rahma - Rizha Hafiz Paparkan Visi Mewujudkan Tanjungpinang Maju dan Berdaya Saing

“Angka tahun ini lebih baik jika dibandingkan dengan September tahun lalu,” tutup Said Alvie.

Dengan perpanjangan waktu yang diberikan, diharapkan masyarakat Tanjungpinang dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk segera melunasi PBB mereka guna mendukung pembangunan kota dan mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.