Tanjungpinang, Batamnews - Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Andri Rizal, secara resmi meluncurkan Fuel Card Bukopin untuk pembelian solar subsidi di SPBU PT Bumi Citra Lestari, KM 10, Tanjungpinang Timur, Senin, 5 Agustus 2024. 

Fuel Card Bukopin merupakan upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Tanjungpinang dalam mengatasi antrian panjang pembelian solar di sejumlah SPBU.

Namun, peluncuran ini langsung menuai keluhan dari sejumlah sopir lori. Mereka mengeluhkan biaya administrasi yang dinilai cukup besar. Salah satu sopir, Afif, menyatakan keberatannya terhadap biaya administrasi tersebut. 

"Kita sangat keberatan," ujar Afif di SPBU Batu 10 Tanjungpinang.

Baca juga: Kapolda Irjen Pol Yan Fitri Bakal Dianugerahi Gelar Kehormatan Dato Seri Indra Pahlawan oleh LAM Kepri

Afif menjelaskan bahwa para sopir harus mendaftar menjadi nasabah Bukopin dan mendapatkan buku rekening sebelum mendapatkan Fuel Card. Setiap bulan, ada potongan biaya administrasi sebesar Rp20 ribu. 

"Ini cukup besar bagi kami, karena Fuel Card BRI kemarin tidak ada potongan biaya administrasi," tambahnya.

Branch Manager KB Bukopin Tanjungpinang, Andhika Putra, mengakui adanya biaya administrasi bulanan yang dikenakan. 

"Ini sifatnya seperti rekening bank, biaya administrasi setiap bulan ada," ujarnya. Andhika menjelaskan bahwa biaya administrasi bulanan sebesar Rp20 ribu tersebut digunakan untuk membiayai teknologi yang digunakan dalam Fuel Card tersebut. 

"Ini juga karena investasi di sini untuk teknologi, jadi untuk membiayai dari teknologi," imbuhnya.

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Andri Rizal mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam peluncuran Fuel Card ini. 

"Adanya kartu kendali ini merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak dan gas. Dalam amanat tersebut, pendistribusian solar bersubsidi diperlukan alat kendali yang membantu dalam penyaluran kepada masyarakat sehingga tepat sasaran," ungkapnya.

Andri menambahkan bahwa program Fuel Card ini bertujuan memastikan solar bersubsidi tepat sasaran dan dapat digunakan oleh masyarakat yang berhak, khususnya yang bergerak di sarana transportasi, usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, dan pelayanan umum. 

Baca juga: Mantap! Penangguhan Penahanan PJ Wali Kota Tanjungpinang Hasan Disetujui, Polisi: Namun Harus Tetap Wajib Lapor Tiga Kali Seminggu

"Kartu Fuel Card ini akan memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dan instansi pemerintah dalam proses transaksi pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu, khususnya solar subsidi. Selain itu, sistem ini juga dirancang untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan dan memastikan bahwa setiap penggunaan bahan bakar dapat dipantau dengan lebih akurat dan transparan," jelasnya.

Dengan adanya Fuel Card ini, Andri berharap masyarakat dan instansi pemerintah akan mendapatkan kemudahan dan lebih terukur penggunaannya. 

"Seperti kemudahan dalam transaksi pembelian bahan bakar, pengelolaan distribusi yang lebih baik, serta pengurangan potensi kebocoran dan penyalahgunaan. Kartu ini dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi dan mempermudah monitoring penggunaan bahan bakar solar subsidi, sehingga setiap langkah yang diambil dapat lebih terukur dan akurat," sebutnya.