Tanpa Kehadiran Terdakwa, Pengadilan Batam Vonis Nakhoda MT Arman 114 Tujuh Tahun Penjara

Tanpa Kehadiran Terdakwa, Pengadilan Batam Vonis Nakhoda MT Arman 114 Tujuh Tahun Penjara

Mahmoud Abdelaziz Mohamed Hatiba, nakhoda MT Arman 114, dua dari kanan saat diamankan Imigrasi Kota Batam (Foto: Batamnews)

Batam, Batamnews -  Dalam sebuah keputusan yang langka, Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan vonis terhadap Mahmoud Abdelaziz Mohamed Hatiba, nakhoda MT Arman 114, tanpa kehadirannya di pengadilan. Mahmoud divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar atas tindak pidana lingkungan hidup, dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Sapri Tarigan, Rabu, 10 Juli 2024.

Mahmoud, yang diduga telah melarikan diri ke luar negeri, tidak menghadiri sidang pembacaan putusan. Kasus ini mencuat ketika Mahmoud tidak terlihat lagi sejak sidang sebelumnya pada tanggal 4 Juli, memicu spekulasi mengenai keberadaannya. Kapal tanker yang dia nahkodai, MT Arman 114, bersama dengan isinya, telah dirampas untuk negara, mengikuti keputusan majelis hakim.

Pihak kejaksaan sebelumnya telah mendesak hukuman maksimal terhadap Mahmoud, menuntut juga penyitaan barang bukti. Namun, keberadaan terdakwa yang menghilang menambah ketegangan selama proses hukum. Persidangan ini dihadiri oleh para hakim anggota Setyaningsing dan Dauglas, serta Jaksa Penuntut Umum Kejari Batam, M Ikhsan.

Kasus ini berkaitan dengan pelanggaran Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diperbarui oleh UU Cipta Kerja. Penyidikan menunjukkan bahwa Mahmoud bertanggung jawab atas pelanggaran serius terhadap regulasi lingkungan, yang menjadi dasar vonis yang dijatuhkan.

Selain itu, hadir juga Victor Sailing SH, kuasa hukum Ocean Mark Shipping yang mengklaim sebagai pemilik kapal, serta diplomat dari Kedubes Iran, Amir, yang memilih untuk tidak memberikan komentar saat ditanya tentang keputusan tersebut.

Kuasa hukum Mahmoud, Daniel Samosir, menyatakan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan untuk mengajukan banding. "Masih kita pelajari, belum tahu mau banding atau tidak," ujar Daniel, yang diberi waktu tujuh hari untuk mengambil keputusan.

Keputusan ini dianggap penting dalam upaya pemerintah melawan tindak pidana lingkungan, khususnya di perairan Indonesia, yang sering kali luput dari pengawasan ketat.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews