Misteri Pemilik Kapal Super Tanker MT Arman 114, Kapal Tak Bertuan, Siapa di Baliknya?

Misteri Pemilik Kapal Super Tanker MT Arman 114, Kapal Tak Bertuan, Siapa di Baliknya?

MT Arman 114 dan MT STinos saat transfer minyak di perairan Natuna 7 Juli 2024 lalu (Foto: Ist)

Batam, Batamnews - Kapal super tanker MT Arman 114 saat ini menjadi sorotan utama dalam perkara pencemaran lingkungan di Perairan Natuna dan Batam, Kepulauan Riau. Kapal ini tidak hanya terkenal karena masalah hukum yang dihadapinya, tapi juga karena muatannya yang berharga: sekitar 160 metrik ton light crude oil (LCO) yang bernilai hampir Rp 1 triliun.

Dibangun pada tahun 1997 oleh Hyundai Heavy Industries Co. Ltd di Ulsan, Korea, kapal ini telah berganti nama lima kali sepanjang sejarahnya, mulai dari Overseas Meridian pada 2011, Meridian Lion pada 2013, Grace 1 dan Adrian Darya 1 pada 2019, hingga akhirnya menjadi MT Arman 114.

Menurut data dari Balticshipping.com, pemilik tercatat saat ini adalah Iships Management Pte. Ltd bukan Ocean Mark Shipping. Di Pengadilan Negeri Batam pun tak terungkap siapa pemilik kapal tersebut.  

Read in English: 

Mystery of the Super Tanker MT Arman 114: Ownerless Ship, Who is Behind It?

Siapa pemilik sebenarnya masih menjadi pertanyaan besar, terutama saat gugatan telah dilayangkan oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Batam.

Jacobus Silaban SH, kuasa hukum HNSI Kota Batam, menyampaikan kepada Batamnews.co.id bahwa identitas pemilik kapal masih belum jelas. 

"Sejauh ini kita tidak pernah tahu siapa pemilik kapal MT Arman 114 karena selama persidangan juga tidak ada yang mengaku siapa pemilik, sehingga objek gugatan itu kita tujukan kepada MT Arman 114, jadi pemiliknya belum bisa dibuktikan kalau itu Ocean Mark Shipping yang berkedudukan di Suriah,“ ujar Silaban, Selasa (9/7/2024).

Menariknya, Victor Sailing SH, yang mengaku sebagai kuasa hukum pemilik kapal, Mehdi Yousefi yang mengatasnamakan dari Ocean Mark Shipping, baru muncul setelah persidangan berjalan. 

"Pihak yang mengaku itu tidak bisa lagi intervensi sebagai pemilik kapal karena di awal-awal mereka tidak muncul, kenapa baru di akhir-akhir munculnya. Jadi mereka tidak ada legal standingnya sebagai pemilik kapal dalam perkara ini," tambah Silaban.

Selain itu, semua pihak harus berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengaku sebagai pemilik kapal. Tak menutup kemungkinan pihak tersebut hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik. 

“Kapal ini ada kaitan dengan Iran yang saat ini tengah diembargo Amerika dalam kasus minyak, jadi pihak terkait harus berhati-hati dan memastikan siapa sebenarnya pemilik kapal tersebut,” ujar Jacobus Silaban. 

Intervensi Kedutaan Besar Iran juga menjadi titik penting dalam kasus ini, dengan Kedubes mendatangi Kejaksaan Agung RI untuk menanyakan tentang tuntutan penyitaan kapal berbendera Iran tersebut pada 26 Juni 2024 lalu di Jakarta.

Dalam menghadapi isu ini, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI juga terlibat untuk memastikan keabsahan gugatan yang diajukan oleh HNSI. 

"Mungkin Menkopolhukam ingin memastikan apakah pihak-pihak yang melakukan gugatan ini benar adanya dan apakah masalah legalitasnya benar atau tidak," ungkap Silaban.

Gugatan yang diajukan oleh HNSI mencapai nilai Rp60 miliar, dengan mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh nelayan dan nilai dari muatan kapal yang diperkirakan mencapai 3 hingga 4 triliun.

Dengan sidang pertama yang telah dijadwalkan pada 16 Juli 2024, HNSI Kota Batam berharap agar kasus ini bisa diselesaikan dengan keadilan dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews