Batam, Batamnews - Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyatakan dukungan terhadap Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional Tahun 2024. 

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, mewakili Wali Kota Muhammad Rudi mengikuti kegiatan tersebut secara virtual pada Senin, 22 April 2024, di Gedung Serbaguna Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang.

Gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional 2024 yang digelar serentak se-Indonesia dipusatkan di Kabupaten Cianjur dan Sukabumi, Jawa Barat. 

"Sebagai bentuk komitmen, kami ikut mendeklarasikan dan memasang puzle Sinergi Reforma Agraria bersama-sama. Deklarasi dipimpin Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementeri ATR/BPN Dalu Agung Darmawan," ujar Jefridin.

Baca juga: ATR/BPN Lingga Gelar GSRA, Kurangi Ketimpangan Pemilikan Tanah dan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Jefridin menjelaskan, gerakan ini bertujuan mensinkronkan kegiatan penataan aset dan akses, serta mensinergikan fungsi dan tugas berbagai pihak demi kelancaran Gerakan Sinergi Reforma Agraria. Hal ini juga untuk memfasilitasi pendampingan dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

"Melalui gerakan ini, diharapkan dapat mendorong potensi usaha dari kegiatan penataan akses di kabupaten/kota seluruh Indonesia. Di Batam, Wali Kota selaku Ketua Gugus Reforma Agraria telah meresmikan kampung reforma agraria dan kelompok masyarakat pendamping. Ini bentuk keseriusan Pemko mendukung gerakan nasional ini," imbuhnya.

Dirjen Penataan Agraria Dalu Agung Darmawan menyampaikan, tahun ini gerakan sinergi akan difokuskan pada penataan akses (access reform) sesuai Perpres Nomor 62 Tahun tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Baca juga: Kunjungan Komisi II DPR RI ke Riau: Evaluasi Pemilu 2024 dan Persiapan Pilkada Serentak

"Reforma agraria merupakan program strategis nasional yang berperan penting dalam pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan," ungkapnya.

Tema gerakan tahun ini adalah "Bersinergi Mewujudkan Cita-cita Reforma Agraria Dalam Upaya Mengurangi Ketimpangan Pemilikan Tanah Serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". 

Gerakan ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan target penyediaan tanah objek reforma agraria, redistribusi tanah, legalisasi aset tanah transmigrasi, penyelesaian konflik agraria dan pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria.

"Diperlukan sinergi dan kolaborasi dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi hingga kementerian untuk menyelesaikan hal ini semua," pungkas Dalu Agung.