Pekanbaru, Batamnews - Dalam rangka reses masa persidangan IV tahun 2023-2024, Tim Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan kerja di Provinsi Riau. 

Fokus kunjungan ini adalah untuk mengevaluasi tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 dan persiapan serta kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru pada Senin, 22 April 2024. 

Hadir dalam pertemuan ini adalah Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di lingkungan Provinsi Riau.

Baca juga: Cetak Generasi Pecinta Al-Qur'an, Pemprov Riau Implementasikan Program `Satu Guru Hafidz Satu Desa

Ketua Tim Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, menyatakan bahwa pertemuan ini menghasilkan beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat. 

Salah satu fokus utamanya adalah tentang pentingnya menjaga agar proses Ad Hoc tetap selektif dan terbuka, menghindari transaksionalisme seperti pada Pemilu sebelumnya.

Girsang juga menyoroti kurangnya pemahaman teknis perhitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta pentingnya KPU Provinsi untuk lebih selektif dalam menentukan PPK dan PPS di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, Girsang menekankan pentingnya menindaklanjuti pelanggaran Pemilu dan menggali alasan di balik keputusan untuk tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Selain itu, Girsang juga mengapresiasi implementasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Riau, menyebutnya sebagai contoh sinergi yang baik antara penyelenggara Pemilu dan unsur Forkopimda di Provinsi Riau.

Baca juga: Posko Angkutan Lebaran di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Ditutup

Di sisi lain, Pj Gubernur Riau melaporkan adanya penurunan jumlah pemilih dalam Pemilu 2024 dibandingkan dengan Pemilu 2019, yang disebabkan oleh banjir yang melanda beberapa daerah di Provinsi Riau.

"Dengan semua informasi yang telah kami dapatkan, kami akan menyampaikannya dalam rapat kerja Komisi II kepada pemerintah pusat. Pertanyaan-pertanyaan dari DPR RI juga sudah kami jawab dan kami sampaikan semuanya," ungkapnya.

Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperbaiki proses demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.