Pemko Batam Gelar Forum Penataan Ruang Daerah, Bahas 33 Permohonan PKKPR

Pemko Batam Gelar Forum Penataan Ruang Daerah, Bahas 33 Permohonan PKKPR

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin memimpin Rapat PKKPR. (Foto: istimewa)

Batam, Batamnews - Pemerintah Kota Batam menggelar Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Kota Batam untuk membahas permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) di Bulan Maret 2024. 

Forum tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Batam sekaligus Ketua FPRD Kota Batam, Jefridin, di Ruang Rapat Hang Nadim Kantor Wali Kota Batam.

"Terdapat 33 permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diajukan dan dibahas bersama-sama dengan anggota FPRD Kota Batam," ujar Jefridin, Sabtu, 20 April 2024.

Baca juga: Pemko Batam Raih Peringkat Pertama Capaian MCP se-Kepri, Komitmen Perkuat Pencegahan Korupsi

Dari 33 permohonan PKKPR tersebut, 31 permohonan merupakan permohonan berusaha, sedangkan 2 permohonan lainnya adalah non-berusaha. Setelah melalui pembahasan, tidak semua permohonan PKKPR yang diterima dapat disetujui. Beberapa permohonan perlu dilakukan pembahasan kembali, ditunda dengan berbagai catatan, atau bahkan ditolak.

"Bahkan permohonan yang disetujui oleh forum dengan beberapa catatan dan diterima dengan kewajiban. Untuk permohonan yang diterima dengan kewajiban ini, secara tata ruang dokumennya sudah terpenuhi tapi ada kewajiban lain yang harus diselesaikan," jelas Jefridin.

Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk mendorong investasi di Kota Batam. Alasan penundaan atau penolakan persetujuan PKKPR oleh forum disebabkan masih ada dokumen yang belum lengkap atau bahkan ada perusahaan yang mengajukan PKKPR namun lahannya masih dalam sengketa.

Baca juga: Pemko Batam Perkuat Kerjasama Hukum dengan Kejari, Wali Kota Serahkan Penghargaan

"Pada dasarnya forum mendukung investasi di Kota Batam sesuai arahan Bapak Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Melalui forum ini pemerintah memberikan kemudahan layanan persyaratan dasar perizinan kepada investor/badan usaha dan masyarakat baik Berusaha dan Non Berusaha untuk mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang," terang Jefridin.

Pada kesempatan tersebut, Jefridin juga mengingatkan agar Perangkat Daerah terkait segera melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang berkaitan dengan penataan ruang daerah.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews