Batam, Batamnews - Sekelompok aktivis mahasiswa dan pemuda menggelar diskusi publik bertajuk "Suara Sumbang" dengan tema "Banjir Potensi, Kepri Jalan di Tempat" di Leborn Coffee Batu Aji, Batam. Diskusi tersebut dihadiri oleh berbagai kelompok aktivis mahasiswa dan pemuda setempat.

"Kami ingin merefresh kembali ingatan masyarakat terkait kondisi Kepulauan Riau hari ini, khususnya pada jalannya pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau. Dan sekaligus menambah preferensi politik masyarakat menjelang menghadapi Pilkada serentak 2024 yang hanya tinggal menghitung bulan," kata salah satu pemantik diskusi, Dian Arniandi, Jumat, 19 April 2024.

Dian, yang akrab disapa Pian, menyampaikan bahwa hari ini mereka ingin mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam memilih pemimpin Kepri ke depannya. Sebab, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, yang seharusnya bisa dikelola dengan baik dan sepenuhnya digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.

Baca juga: Kapolda Kepri Yan Fitri Halimansyah Digadang Maju dalam Pilkada Kepri 2024, Semakin Menguat!

"Tapi tidak dengan kenyataannya hari ini, di mana Kepulauan Riau melemah di berbagai sektor," ungkap Pian, aktivis pemuda Kepulauan Riau.

Sudah hampir habis satu periode kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad, Kepulauan Riau masih begitu-begitu saja. Janji pembangunan infrastruktur yang banyak tidak terealisasi dan tidak merata. 

"Gubernur meminjam dana ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membiayai proyek strategis Kepri di antaranya pembangunan fly over Simpang Ramayana, penataan jalan bandara, penataan kawasan kota lama, integrasi pelantar 1, integrasi pelantar 2, penataan pusat ibu kota provinsi, dan pembangunan workshop di Karimun. Jadi dari situ kita bisa lihat, kan, Gubernur Kepri cuma mau bangun Pinang dengan dana pinjam yang setelahnya akan menjadi beban APBD," tandas Pian.

Setelah itu, mereka membahas angin surga pembangunan Jembatan Batam-Bintan yang sejak dulu selalu digaungkan ketika tiba saat tahun politik, bahkan menjadi dagangan politik. 

Baca juga: KPU Kepri: Pembentukan PPK dan PPS serta KPPS untuk Pilkada 2024 Sudah Dimulai

"Jika di forum ini ada anak muda yang masih membersamai Gubernur Provinsi Kepri, mari kita berpikir, apakah layak kita, generasi muda Kepri, memberi kesempatan kedua untuk Gubernur Kepri melanjutkan kepemimpinannya di Bumi Tanah Melayu ini. Menurut saya, tidak layak lagi," tegas Pian.

Senada dengan Pian, aktivis mahasiswa asal Anambas, Eko Pratama, mengatakan kegagalan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengelola potensi daerah utamanya, yaitu pada sektor maritim, di mana hasil tangkapan laut yang melimpah tidak mendatangkan kesejahteraan pada masyarakat nelayan. 

Masalahnya klasik seperti sulitnya mengurus izin usaha, kebocoran BBM subsidi bagi nelayan, kekurangan teknologi alat tangkap, dan yang paling parah adalah soal tata niaga perikanan yang berantakan serta konflik zona tangkap yang semuanya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi.

"Saya kira Pak Ansar harus berpikir ulang jika ingin maju kembali sebagai gubernur di Pilkada Kepri 2024 ini. Mimpi apa lagi yang akan diberikan kepada masyarakat, bualan apa lagi yang harus dijual kepada masyarakat, sebab janji dulu ingin menjadikan Kepri makmur berdaya saing hanyalah janji kampanye semata," tutup Eko.