Batam, Batamnews - Kenaikan biaya parkir yang baru-baru ini diberlakukan di Kota Batam mendapat sorotan dari Rikson Tampubolon, Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policies. 

Sebagai pengamat kebijakan publik yang berbasis di Kota Batam, Tampubolon menilai bahwa kebijakan ini berpotensi menambah beban masyarakat, khususnya bagi pengguna kendaraan bermotor dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam pandangannya, Tampubolon mengungkapkan kekhawatiran terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan tarif parkir ini. 

Baca juga: Ombudsman Minta Pemko Dukung Penundaan Kenaikan Tarif Parkir di Batam

"Saat ini, kita melihat banyak persoalan yang muncul di lapangan sejak diberlakukannya kenaikan tarif parkir. Parkir liar semakin marak, menyulitkan para pengemudi ojek online dan pelaku UMKM yang mengandalkan mobilitas. Belum lagi fasilitas 15 menit free parking yang kita sempat rasakan, sekarang menjadi 5 menit saja," ujarnya pada Jumat, 9 Februari 2024.

Tampubolon juga mempertanyakan tujuan dari kebijakan tersebut, "Kita heran ini kebijakan untuk siapa? Apakah untuk masyarakat atau pemodal/vendor parkir?," tanya pria yang juga berprofesi sebagai dosen di Kota Batam ini.

Menghadapi situasi ini, Tampubolon mendesak agar Walikota Batam dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. 

"Saya berharap kenaikan tarif parkir ini dapat dievaluasi total secara menyeluruh. Kita perlu menunggu hingga Dinas Perhubungan dapat memastikan bahwa pengelolaan parkir di Kota Batam telah berjalan baik, baru mulai pikirkan soal kenaikan," imbuhnya.

Baca juga: Stiker Berlangganan Parkir di Batam Diluncurkan, Tersedia Terbatas Hanya 500 Lembar

"Jangan membuat beban hidup masyarakat menjadi semakin sulit. Kita juga heran, bagaimana mungkin soal krusial begini menyangkut hajat hidup orang banyak diputuskan tanpa mendiskusikannya dengan anggota dewan kita?," tambahnya.

Pengamat ini juga menyoroti pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan yang berdampak luas.

Sebagaimana diketahui, mayoritas fraksi DPRD Kota Batam pun telah mengusulkan untuk menunda pemberlakuan kenaikan tarif parkir ini, menyadari bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.