Pekanbaru, Batamnews - Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, mengambil langkah strategis untuk mengatasi permasalahan lahan yang menjadi aset Pemerintah Kota Pekanbaru. Dalam upaya penertiban aset, beliau telah memerintahkan para camat untuk melakukan rekapitulasi permasalahan lahan, dengan target pemilikan sertifikat lengkap pada tahun 2025.

"Saya ingin aset tanah milik Pemko Pekanbaru memiliki sertifikat seluruhnya pada 2025. Para camat diminta direkap permasalahannya," kata Muflihun kepada wartawan, Senin, 29 Januari 2024.

Baca juga: Pemko Pekanbaru Galakkan Bantuan untuk Korban Banjir yang Berkepanjangan

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution mendorong para lurah dan camat berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Agar seluruh tanah warga diterbitkan sertifikat melalu program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).  

"Kami mengalami peningkatan dalam hal sertifikasi lahan aset Pemko Pekanbaru. Konsolidasi tanah untuk jalan lingkar luar ada beberapa yang belum selesai," kata Sekdako Pekanbaru Indra Pomi 

Pemko juga ingin tanah masyarakat masuk dalam program PTSL. Agar seluruh tanah warga bersertifikat.  

Baca juga: Baku Tembak dengan Polisi, Perampok Berbahaya RC Tewas di Riau

"Kami mendorong para camat dan lurah supaya bisa berkoordinasi dengan BPN dalam hal penerbitan sertifikat tanah warga melalui program PTSL," ujarnya.  

Dari hasil koordinasi dengan BPN, ternyata aset tanah Pemko Pekanbaru banyak juga yang bermasalah. Makanya, pemko banyak berkoordinasi dengan BPN. 

"Kami juga berkoordinasi dengan BPN dalam hal konsolidasi tanah untuk pembangunan jalan lingkar luar sepanjang 43 Kilometer. Walaupun ada beberapa persil tanah yang belum selesai," ungkap Indra Pomi.