Tanjungpinang, Batamnews - Politisi dari Partai Perindo, mengungkapkan keprihatinan terhadap kurangnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabuapten Lingga dan beberapa daerah di Provinsi Kepulauan Riau menjelang Pemilu 2024. 

Dirinya menyatakan bahwa ketidaknetralan ASN dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan berpotensi merusak kinerja pembangunan serta pemerintahan di daerah tersebut. Oleh karena itu, ia berharap agar praktik lama, terutama peran ASN dalam politik praktis yang tidak etis dan diskriminatif, dapat diatasi.

"Sekitar beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan kemunduran di daerah kita terutama dalam konteks demokrasi. Terjadi polarisasi politik yang berdampak pada perpecahan dalam masyarakat, terutama disebabkan oleh intimidasi terhadap pegawai pemerintah, baik ASN maupun honorer. Mereka takut dipindahkan ke tempat yang jauh dari keluarga, bahkan hingga risiko nonjob. Intimidasi ini mungkin disebabkan oleh perbedaan pandangan politik, termasuk dalam keluarga ASN," ungkap Said Yardiansyah, yang akrab dipanggil Yadi, saat diwawancarai di Tanjungpinang pada Selasa, 16 Januari 2024.

Baca juga: Maruarar Sirait Mundur dari PDIP dan Pilih Bergabung dengan Presiden Jokowi

Yadi memberikan contoh bahwa setelah penetapan calon legislatif beberapa bulan yang lalu, beberapa partai politik yang memiliki kekuasaan secara terang-terangan memanfaatkan kekuatan di pemerintahan untuk mempengaruhi masyarakat dan keluarga-keluarga ASN agar mendukung kelompok politik tertentu.

"Bahkan, beberapa di antaranya tidak ragu-ragu menggunakan wewenang dan jabatan mereka untuk membuat kebijakan yang memberikan tekanan kepada pihak tertentu jika dianggap bertentangan dengan kepentingan politik kelompok mereka. Saya ingin menegaskan bahwa profesionalitas ASN untuk bekerja sesuai aturan dan fungsi di tempat penempatan adalah amanah dari masyarakat, yang juga memberikan gaji atau hak kepada mereka setiap bulan," tambahnya.

Yadi menyayangkan kondisi ini karena dampak negatif dari kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk kepentingan politik sekelompok orang sangat merusak demokrasi yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan nyawa dan darah oleh pemimpin terdahulu.

Baca juga: PKS Kepri Gelar Kampanye Serentak, Ajak Coblos Caleg PKS dan Dukung Anies Baswedan Presiden

"Kami tidak mengklaim bahwa kami lebih baik, tetapi saya telah membuktikan dengan memilih jalur politik, saya bersedia melepaskan status ASN, meskipun masih memiliki waktu untuk meniti karir di ASN dengan usia pensiun yang panjang. Keputusan ini diambil demi kesejahteraan banyak orang dan untuk mengingatkan pentingnya kebebasan berpendapat dalam konteks demokrasi," paparnya.

Saat ini, beberapa fakta di lapangan menunjukkan bahwa beberapa pejabat teras di Kabupaten Lingga membuat kebijakan yang merugikan lawan politik mereka. Beberapa oknum ASN juga terlibat dalam intervensi politik untuk mendukung kepentingan tertentu.

"Kami hanya ingin menyadarkan bahwa saat ini Lingga memerlukan individu-profesional, baik dari kalangan ASN maupun politisi. Hal ini bertujuan agar masyarakat semakin cerdas dan pembangunan semakin merata. Generasi penerus kepemimpinan harus terdiri dari individu yang sepenuh hati mendedikasikan diri untuk kepentingan masyarakat, bukan mengintimidasi atau menipu masyarakat," pungkasnya.