Tanjungpinang, Batamnews - Isu tentang peluang bagi perusahaan ritel nasional seperti Indomaret dan Alfamart untuk berinvestasi di Kota Tanjungpinang telah menjadi sorotan. Penjabat (Pj.) Wali Kota Tanjungpinang, Hasan, memberikan pandangannya terkait masalah ini pada Rabu (1/11).

Hasan menyatakan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan terkait perizinan yang masuk ke Dinas Perizinan atau DPMPTSP Kota Tanjungpinang terkait rencana investasi perusahaan-perusahaan tersebut. 

Dia menjelaskan bahwa pertimbangan untuk tidak secara cepat memberikan izin kepada perusahaan ritel nasional seperti Indomaret dan Alfamart adalah karena kondisi dan pertimbangan khusus. Saat ini, perusahaan ritel nasional dianggap belum sepenuhnya diperlukan di Kota Tanjungpinang, mengingat dampak terhadap pertumbuhan ritel lokal.

Baca juga: Kunjungan Wisman ke Tanjungpinang Meningkat 14,33% Bulan Lalu, China dan India Ikut Mendominasi

Namun, Hasan menekankan bahwa sikap ini bukanlah menolak investor yang ingin berinvestasi di Kota Tanjungpinang, melainkan pentingnya proses pemilahan dan kajian yang matang untuk mencegah masalah di masa depan.

Saat ini, Kota Tanjungpinang memiliki 87 minimarket, supermarket, dan hypermarket yang terdaftar dan aktif. Hasan menyatakan bahwa pemerintah kota akan berkolaborasi dengan pemilik ritel yang sudah ada untuk melakukan pembenahan dan memastikan keberlangsungan dan daya saing mereka.

Pembenahan tersebut akan mencakup beberapa aspek, seperti percepatan digitalisasi di sektor ritel, inovasi ekonomi kreatif untuk meningkatkan tampilan dan kualitas ritel, perhatian terhadap jumlah dan upah karyawan, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah ada.

Baca juga: China Menghapus Israel dari Peta Maps Baidu dan Alibaba Sebagai Bentuk Protes Serangan ke Gaza

Hasan menekankan pentingnya digitalisasi dan inovasi dalam meningkatkan daya tarik ritel lokal. Perluasan sistem digitalisasi akan memberikan kemudahan berbelanja bagi masyarakat. Pembenahan juga mencakup inovasi dalam tampilan supermarket agar lebih menarik dan nyaman, dengan harapan bahwa strategi ini akan membantu ritel lokal bersaing dengan ritel nasional.

Selain itu, Hasan juga mengingatkan pentingnya menyesuaikan upah karyawan dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang berlaku. Pemerintah juga berkomitmen untuk mencari solusi yang baik terkait upah karyawan karena hal ini erat kaitannya dengan kesejahteraan dan upaya pemerintah dalam peningkatan ekonomi masyarakat serta pengentasan kemiskinan.

Hasan berharap bahwa peningkatan sektor ritel akan sejalan dengan perkembangan UMKM di Kota Tanjungpinang. Kolaborasi dengan ritel yang sudah ada akan mendukung pemberdayaan produk UMKM agar bisa dipasarkan di berbagai minimarket, swalayan, atau supermarket. Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungpinang semakin baik.