Tanjungpinang, Batamnews - Tanjungpinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, baru saja mencatat sejarah dengan penunjukan Hasan sebagai Kepala Daerah, menjadikannya Etnis Tionghua pertama yang mengemban tugas tersebut di wilayah tersebut. Berita ini diungkapkan oleh akun TikTok @bukanbedahyangasli.

Hasan, yang lahir di Tanjungpinang pada 10 November 1977, memiliki latar belakang yang kuat dalam administrasi pemerintahan. Sebelum menjabat sebagai Kepala Daerah, Hasan telah memegang beberapa posisi penting di Provinsi Kepulauan Riau. 

Salah satunya adalah jabatan sebagai kepala biro di Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dimana ia dikenal sebagai orang dekat Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Pengangkatan Hasan sebagai Kepala Daerah Tanjungpinang juga disertai dengan tugas penting dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. 

Baca juga: Orang Dekat Ansar Ahmad Resmi Dilantik jadi Penjabat Wali Kota Tanjungpinang

Menurut Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan pada 7 September 2023, Hasan ditugaskan untuk memfasilitasi persiapan Pemilu dan Pilkada di Kota Tanjungpinang tahun 2024.

Dalam SK tersebut, Tito Karnavian juga memberikan sejumlah instruksi dan pembatasan kepada Hasan. 

Pj Wali Kota Tanjungpinang dilarang melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya, atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan yang telah dikeluarkan sebelumnya, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Selain itu, Hasan juga dilarang membuat kebijakan pemekaran daerah dan membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pejabat sebelumnya. 

Instruksi ini diharapkan akan membantu menjaga konsistensi dan stabilitas dalam pemerintahan Kota Tanjungpinang.

Namun, tidak lama setelah pengangkatannya, Hasan sempat terlibat dalam kontroversi terkait pernyataannya terhadap profesi jurnalis. 

Baca juga: Kemenag Keluarkan Fatwa: Parkir di Depan Rumah Tanpa Izin Haram

Pada bulan April 2023, Hasan dianggap menghina pekerjaan jurnalis dan memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak pernah diwawancarai oleh wartawan dari media yang menulis bahwa dirinya mengatakan otak media hanya "meminta-minta" dan media akan mati atau tidak bisa bertahan tanpa bantuan pemerintah.

Hasan mengklarifikasi bahwa ia merasa tidak pernah diwawancarai oleh media tersebut dan menyatakan bahwa isi berita tersebut tidak benar. Kontroversi ini memunculkan reaksi beragam dari berbagai pihak.

Selain itu, dalam laporan harta kekayaannya, Hasan tercatat memiliki hutang sebesar Rp220.000.000,-, yang menyebabkan total Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Hasan menjadi minus sebesar Rp18.494.640,-.

Pengangkatan Hasan sebagai Kepala Daerah Tanjungpinang dan perannya dalam Pemilu dan Pilkada 2024 akan menjadi sorotan penting dalam perkembangan politik dan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau.