Batam, Batamnews.co.id – Dialog antara Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, Kepala BP Batam Muhammad Rudi, dan Aliansi Mahasiswa se-Kota Batam berlangsung di Kantor DPRD Kota Batam, Jumat, 15 September 2023. Agenda utama adalah membahas rencana pembangunan dan nasib masyarakat Pulau Rempang dan Galang.

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, singkat dalam sambutannya. Ia menekankan pentingnya menjaga keamanan masyarakat dan kelancaran investasi. Sementara itu, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, lebih detil mengungkapkan rencana pembangunan.

Rudi menyebut lahan yang sebelumnya dijanjikan pada tahun 2004 kepada PT Makmur Elok Graha (PT MEG) seluas 17.600 hektare, akan dikembangkan sekitar 7.200 ha saja. “Tidak semua akan dikembangkan sekaligus,” kata Rudi.

PT MEG mendapat konsesi lahan tersebut mencapai 80 tahun kedepan dengan nilai investasi mencapai Rp381 triliun. Investasi yang segera masuk diantaranya perusahaan kaca terbesar kedua dari Tiongkok bernama Xinyi. Investasi yang akan dikembangkan mencapai Rp 172 T.

Sumber Pemasukan dan Bantuan Masyarakat

BP Batam menargetkan pemasukan dari Uang Wajib Tahunan (UWT) sekitar Rp 1,45 Triliun dan untuk pembangunannya habis sekitar Rp 1,8 triliun.

Rudi juga menegaskan, untuk pembangunan rumah bagi penduduk, biayanya ditetapkan Rp 120 juta per rumah, dengan lahan seluas 500 meter persegi per rumah. "Sertifikat akan kita berikan, dan alat berat diharapkan sudah mulai bekerja hari ini," tambahnya.

Komitmen Keberlanjutan

Rudi berjanji akan secepatnya menyelesaikan sertifikat tanah dan memulai pembangunan pada 2024. Selain itu, setiap orang akan mendapatkan Rp 1,2 juta sebagai bantuan hidup, serta ada juga ganti uang sewa rumah sebesar Rp 1,2 juta per bulan. "Dana ini akan ditransfer ke rekening masing-masing penduduk," jelas Rudi.

Masyarakat Tak Akan Disengsarakan

“Saya tak mungkin sengsarakan masyarakat saya,” tutur Rudi, menegaskan komitmennya dalam membantu masyarakat Pulau Rempang dan Galang.

Dialog ini diharapkan dapat menjembatani tuntutan Aliansi Mahasiswa se-Kota Batam dan pihak berwenang, serta menjadi langkah konkret dalam penyelesaian masalah di Pulau Rempang dan Galang.