Batam, Batamnews.co.id - Sejumlah mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa se-Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), memutuskan membatalkan aksi unjuk rasa yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 15 September 2023. Mereka memilih untuk membuka jalan dialog sebagai alternatif.

"Situasi di Batam cukup kondusif, dan setelah berbagai pertimbangan, khususnya soal keamanan, kami memilih untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa dan lebih memilih jalan dialog," ujar Sofian, salah satu Koordinator Lapangan dari Aliansi Mahasiswa se-Kota Batam.

Pagi ini aparat keamanan dari pihak kepolisian tampak sudah berjaga-jaga di kawasan pusat pemerintahan di Batam Centre terutama di Kantor DPRD Batam dan Wali Kota Batam. Beberapa kendaraan taktis juga telah disiagakan. Petugas Satpol PP Kota Batam juga terlihat berjaga-jaga termasuk beberapa anggota TNI. 

Rencana Awal Aksi Unjuk Rasa

Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa telah mengirimkan surat pemberitahuan ke Polresta Barelang tentang rencana aksi unjuk rasa yang akan dimulai pada pukul 08.00 WIB. Lokasi yang ditargetkan adalah area "Welcome to Batam" di Alun-Alun Batam Centre, berlanjut ke Kantor DPRD Kota Batam dan Pemerintah Kota Batam.

Diperkirakan sekitar 500 orang akan turut serta dalam aksi ini, dengan beberapa koordinator yang bertanggung jawab atas kelancaran acara. Peserta direncanakan akan mengenakan baju hitam dan almamater kampus sebagai simbol.

Tuntutan Aliansi Mahasiswa

Beberapa poin tuntutan utama dari aksi ini adalah:

• Mendesak DPRD memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat Rempang - Galang.
• Mendesak DPRD untuk tidak melakukan tindakan represif terhadap masyarakat Rempang - Galang.
• Meminta DPRD bersikap transparan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Rempang - Galang.
• Mendesak Badan Pengusahaan (BP) Batam agar 16 titik Kampung Tua dapat dipertahankan dan mendukung Pembangunan Proyek Strategi Nasional oleh Pemerintah pusat di Kawasan Rempang.

Aliansi Mahasiswa se-Kota Batam berharap agar tuntutan mereka dapat didengar dan direspon oleh pihak berwenang. Meskipun aksi unjuk rasa batal, mereka tetap berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat secara damai dan tertib.